Pemerintah Perlu Pastikan Target Pertumbuhan Ekonomi Diikuti Penciptaan Lapangan Kerja

Penulis : Akmal Al Hamdhi 25 Aug 2026 | 17:26 WIB

Sejumlah warga yang didominasi orang muda encari informasi lowongan pekerjaan dalam acara Jakarta Job Fair di Gor Pancoran, Pengadegan, Jakarta Selatan. (B-Universe Photo/Joanito De Saojoao)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dinilai perlu memastikan target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 tidak berhenti pada peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas. Setidaknya 2,5 juta hingga 3 juta pekerjaan baru per tahun diperlukan agar pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan masyarakat.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan memberikan dampak yang lebih kuat apabila mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pada Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang, sedangkan angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Dengan jumlah angkatan kerja yang bertambah sekitar 1,5 juta hingga 2 juta orang setiap tahun, ekonomi setidaknya perlu menciptakan sekitar 2 juta pekerjaan baru agar tingkat pengangguran tidak meningkat.

"Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mendekati 4,3% sekaligus memperbaiki setengah pengangguran dan informalitas, penciptaan 2,5 juta hingga 3 juta pekerjaan berkualitas per tahun lebih ideal," ujar Syafruddin, Selasa (25/8/2026).

Menurut dia, target tersebut dapat dicapai apabila investasi lebih banyak diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Sektor tersebut antara lain manufaktur, konstruksi, perdagangan, pariwisata, agroindustri, serta jasa yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi berisiko minim dalam menciptakan lapangan kerja apabila lebih banyak ditopang sektor padat modal yang membutuhkan sedikit tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat terjadi pada investasi yang sangat padat modal, otomasi, maupun sebagian kegiatan hilirisasi.

Karena itu, Syafruddin menilai pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi hanya dari kenaikan PDB. Pemerintah juga perlu memperhatikan jumlah pekerjaan formal yang tercipta, perkembangan upah riil, produktivitas pekerja, serta kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja muda.

Target TPT 2027 sebesar 4,30%-4,87% dinilai masih realistis. Namun, penurunan tingkat pengangguran perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Pasalnya, tingkat pengangguran yang rendah tidak otomatis menunjukkan masyarakat telah memperoleh pekerjaan dengan pendapatan dan jam kerja yang memadai.

Untuk memperbesar penciptaan lapangan kerja, pemerintah perlu mendorong sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Pertanian tetap menjadi salah satu sektor penting karena menyerap 42,60 juta pekerja atau sekitar 28,75% dari total tenaga kerja pada Mei 2026.

Namun, menurut Syafruddin, pengembangan pertanian tidak cukup hanya dengan mempertahankan pekerjaan di sektor tersebut. Pemerintah perlu mendorong pengolahan hasil pertanian, penyimpanan dan distribusi pangan, serta industri berbasis hasil pertanian agar nilai tambah dan kesempatan kerja meningkat.

Dari sisi anggaran, RAPBN 2027 dengan rencana belanja negara sekitar Rp 4.097,2 triliun juga perlu diarahkan untuk mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja. Syafruddin menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja negara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6%.

APBN, kata dia, perlu digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang dapat menurunkan biaya usaha sekaligus menarik investasi swasta. Infrastruktur dasar, jalan dan logistik, irigasi, perumahan, air bersih, pendidikan dan pelatihan kerja, kesehatan, transportasi, serta konektivitas digital menjadi sejumlah bidang yang perlu diperkuat.

Pemerintah juga perlu mempermudah dunia usaha dalam melakukan investasi. Perizinan yang lebih cepat, kepastian lahan dan regulasi, proses kepabeanan, serta restitusi pajak perlu diperbaiki agar perusahaan tidak menunda rencana investasinya.

Selain itu, insentif pajak sebaiknya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar menambah investasi, membuka pekerjaan formal, meningkatkan ekspor, melakukan riset, dan menggunakan lebih banyak pemasok dalam negeri.

Akses pembiayaan juga perlu diperkuat, terutama bagi UMKM dan industri menengah. Pemerintah dapat memperluas penjaminan kredit dan pembiayaan rantai pasok sehingga perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produksi dan merekrut lebih banyak pekerja.

“Stimulus yang hanya menambah konsumsi memberi efek cepat, tetapi tidak cukup membangun kapasitas produksi dan pekerjaan berkelanjutan,” kata Syafruddin.

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 sebesar 5,45%, pemerintah perlu memastikan akselerasi menuju pertumbuhan 6% pada 2027 diikuti peningkatan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, Syafruddin menuturkan, target pertumbuhan 6% tidak hanya menjadi pencapaian angka PDB, tetapi juga tercermin dari terciptanya 2,5 juta hingga 3 juta pekerjaan berkualitas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Apindo: Kepastian Regulasi Ketenagakerjaan Kunci Utama Pembukaan Lapangan Kerja

Ekonom: BI Mulai Alihkan Fokus dari Stabilitas ke Pertumbuhan

Menata Ulang Mesin Pertumbuhan

Bunga Utang Kian Membebani Fiskal

Macroeconomy 3 menit yang lalu Kejar Pertumbuhan 6%, Pemerintah Perlu Ciptakan 2,5 Juta Lapangan Kerja Pemerintah perlu menciptakan 2,5-3 juta lapangan kerja berkualitas untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.

Business 13 menit yang lalu Prabowo Resmikan Proyek PLTS 100 GWp, Ditargetkan Rampung 2029 Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Market 54 menit yang lalu Rupiah Terus Melemah Gara-gara Faktor Ini Pada perdagangan Selasa (25/8/2026), nilai tukar rupiah ditutup melemah tipis 2 poin (0,01%) ke level Rp 17.723 per dolar AS.

Lifestyle 57 menit yang lalu Penyakit Parkinson dan Demensia Jadi Sorotan di Neuroscience Symposium Deteksi dini Parkinson, demensia, dan gangguan saraf dinilai penting seiring bertambahnya usia harapan hidup dan kebutuhan layanan neurologi

International 1 jam yang lalu Pakistan Gelar Dialog dengan Iran Bahas Konflik dengan AS Pakistan gelar dialog produktif dengan Presiden Iran untuk hidupkan MoU Islamabad dan redakan konflik antara Iran dan AS.

International 1 jam yang lalu Siapkan Kunjungan ke India, Presiden Xi Diperkirakan Bawa Rombongan Besar Xi Jinping diperkirakan mengunjungi India untuk KTT BRICS September 2026, dalam lawatan pertamanya ke negara itu dalam tujuh tahun.