Pemerintah Targetkan Buka 3,49 Juta Lapangan Kerja dan Investasi Tumbuh 7 Persen 2027

Pemerintah menyiapkan strategi untuk membuka 3,49 juta lapangan kerja pada 2027 sekaligus menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 7 persen guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, fokus utama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri melalui program magang nasional dan vokasi bagi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi.

"Kan kita tadi ada pemagangan, ada vokasi, bagaimana kita terus berusaha mendekatkan industri, dengan pelatihan pemagangan. Jadi, dalam bab penyiapan tenaga kerja, itulah dua besar yang kita lakukan," ujar Yassierli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Kemnaker juga memperkuat kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai.

"Selain tentu kita terus ada MoU dengan Disdakmen, Kemendikti Saintek, kita ingin kolaborasi terkait dengan penyiapan tenaga kerja," tambah Yassierli.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi menekankan pentingnya dorongan formalisasi di sektor yang masih didominasi pasar informal, terutama di proyek hilirisasi yang memiliki potensi besar membuka lapangan kerja baru.

"Sebetulnya ada juga sektor yang ada tumbuh bagus, namun minat terlalu rendah, adalah sektor pertanian. Sektor pertanian itu sebenarnya growing dan menurut saya dengan adanya program nasional, seperti program MBG, ini memberikan stimulan bagaimana sektor pertanian juga menjadi penyangga," ujar Anwar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dalam rapat kerja bersama DPR bahwa akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6% di 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7%," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan pencapaian target ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah yang berperan sebagai katalisator, sektor swasta sebagai motor utama investasi, serta Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat investasi produktif di sektor strategis.

Komisi XI DPR RI dan pemerintah bersama Bank Indonesia juga menyepakati asumsi makro RAPBN 2027, dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS, dan defisit anggaran 2,4 persen atau Rp 671,2 triliun.

Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun menyatakan penetapan asumsi ini mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi.

"Selain itu penetapan asumsi tersebut telah mempertimbangkan efektivitas bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi," ujar Misbakhun.

DPR juga mendorong penyampaian kontribusi program kementerian/lembaga dan BPI Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi dan agenda pembangunan nasional, serta memperkuat pelaksanaan kebijakan oleh BI dan OJK demi pertumbuhan sektor strategis dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Misbakhun menegaskan pemerintah harus memastikan defisit dan utang negara tetap dalam batas aman dengan pengelolaan yang prudent, akuntabel, dan transparan, agar APBN dapat mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.