SPK Kecam Dugaan Doxing Terhadap Dosen Unair Usai Bersaksi di MK

Dugaan tindakan doxing menimpa seorang dosen tetap non-ASN Universitas Airlangga (Unair), Cenuk Widiayastrisna Sayekti, di media sosial. Peristiwa ini terjadi setelah dirinya memberikan kesaksian mengenai rendahnya gaji pokok yang ia terima dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Aksi penyebaran data pribadi tersebut memicu reaksi keras dari Serikat Pekerja Kampus (SPK). Seperti dikutip dari Detikcom, SPK melayangkan kecaman terhadap mantan Rektor Unair, Prof M Nasih, yang diduga mengunggah rincian finansial dan slip pendapatan milik Cenuk ke media sosial pasca-sidang judicial review UU Guru dan Dosen.

Tindakan tersebut dinilai tidak etis serta diduga sengaja dilakukan untuk mengintimidasi sekaligus menyudutkan kesaksian Cenuk. Kepala Departemen Komunikasi SPK, Isman Ramani Yusron, menyatakan bahwa Prof Nasih sebenarnya tidak memiliki hubungan atau wewenang struktural langsung dengan Cenuk.

"Prof Nasih ini saya tidak tahu kaitannya dengan Ibu Cenuk. Atasannya juga bukan, Ketua Prodinya juga bukan. Artinya, itu yang membuat membuat kami menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk doxing gitu ya," tutur Isman dikutip dari detikJatim.

Meskipun unggahan tersebut kini telah dihapus, dampaknya telah memicu aksi cyberbullying dari netizen terhadap Cenuk. SPK mengungkapkan bahwa masyarakat yang tidak memahami utuh konteks gugatan hukum di MK justru menyerang Cenuk dengan komentar liar dan tuduhan memalsukan fakta persidangan.

Kondisi ini memberikan tekanan psikologis yang mendalam bagi Cenuk hingga membuatnya terpaksa menarik diri dari ruang publik dan media sosial. Guna menjaga kondisi mentalnya, Cenuk kini mengalihkan seluruh alur komunikasi dan klarifikasi perkara kepada pihak SPK.

"Yang bersangkutan saat ini banyak tekanan-tekanan dari informasi yang beredar di luar yang memang tidak secara langsung mengkonfirmasi beliau. Lalu beliau menyerahkan pintu informasinya melalui Serikat Pekerja Kampus, melalui saya dari Departemen Komunikasi, sehingga informasi-informasi yang berkaitan dengan itu, kami tanyakan secara langsung dan kami verifikasi terhadap Bu Cenuk sendiri," ujar Isman.

Mengenai tuduhan manipulasi data gaji sebesar Rp 9,2 juta, SPK memberikan bantahan sepenuhnya. Isman menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan akumulasi berbagai insentif bulanan yang sifatnya fluktuatif, sedangkan yang disampaikan Cenuk di persidangan murni mengenai angka gaji pokok yang tidak sesuai.

SPK menegaskan bahwa Cenuk mengantongi seluruh bukti otentik, seperti dokumen slip gaji dan bukti transfer, untuk mematahkan tuduhan kebohongan tersebut. Di sisi lain, Cenuk juga terus mendapatkan dukungan moral dari sesama rekan dosen di Unair.

"Yang disampaikan berupa documentation seperti slip gaji dan hal-hal yang berkaitan dengan bukti transfer misalnya, kita sampaikan ke MK. Dikatakan berbohong, berbohong dari sisi mananya? Kalau lah memang begitu ya tinggal disampaikan apa yang dibohongkan.

Kalau misalkan yang beliau dapatkan jauh lebih besar daripada gaji pokoknya, ya tentu, karena apa yang di sini dalam konteksnya adalah gaji pokok yang didapatkan gitu ya. Jadi yang menjadi data juga seperti itu," tegas Isman.

Sebelumnya, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, telah mengimbau agar pihak kampus tidak memberikan dampak negatif kepada para dosen yang menjadi saksi. MK menegaskan siap memberikan perhatian khusus jika menerima laporan terkait intimidasi semacam itu.

"Sekaligus diimbau kepada siapa pun yang berkaitan dengan kesaksian para saksi hari ini, khususnya dari kampus tidak boleh kemudian nanti ada dampak negatif dari Para Saksi yang hadir di Persidangan ini," kata Suhartoyo dalam sidang lanjutan uji materiil UU Guru dan Dosen pada Selasa (30/6/2026) lalu.

"Nanti Mahkamah bisa memberi atensi khusus kalau nanti sampai ada laporan bahwa kampus yang ada dosennya yang menjadi saksi, kemudian ada dampak yang mengenai pada yang bersangkutan termasuk dari Pemerintah mungkin juga bisa meng-endorse untuk mengondisikan itu," imbuhnya.