Said Iqbal Kritik Metode Penentuan Desil BPS yang Dinilai Tidak Akurat

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik metode penentuan desil yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak akurat dalam mengklasifikasikan kesejahteraan buruh, Sabtu (29/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Said Iqbal menyoroti banyaknya buruh yang masuk ke desil 6-10 meskipun pendapatan mereka hanya sebesar Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota (UMP/UMK).

Dia menyebutkan bahwa anggaran BPS yang mencapai Rp 7 triliun tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, terutama dalam hal penghitungan desil yang melibatkan kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, dan pengeluaran per kapita.

"Tanggapan KSPI dan Partai Buruh, ngawur! Nggak usah dipakai itu desil. Seingat saya ya, untuk menghitung desil-desil itu, kalau saya nggak salah, itu Rp 7 triliun anggarannya," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal menjelaskan bahwa anggaran Rp 7 triliun tersebut adalah total alokasi anggaran operasional program BPS secara keseluruhan, bukan hanya untuk sensus ekonomi.

Dia menilai pendekatan BPS dalam menghitung desil yang mempertimbangkan kondisi rumah dan kepemilikan kendaraan tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya masyarakat.

"Tapi ada menghitung juga rumahnya, dinding atau kayu, gedek lah istilah orang Jawa. Kemudian menghitung ada kendaraan bermotor atau tidak, motor, mobil. Kemudian menghitung juga tentang pengeluaran perkapitan.

Come on. Jangan bikin rakyat pusing dengan uang triliunan yang sudah dibayar," tegas Said Iqbal.

Said Iqbal juga mempertanyakan klasifikasi buruh dengan gaji Rp 3 juta yang bisa masuk desil 9-10, yang seharusnya menunjukkan tingkat kesejahteraan tertinggi.

"Misal lagi, ada buruh, penghasilannya Rp 3 juta, terima hadiah, dapat hadiah hibah motor. Apakah dia masuk desil 9? Aduh!

Atau motor itu diwariskan dari bapaknya yang meninggal dikasih ke anak satu-satunya tunggal. Pendapatannya cuma Rp 3 juta, dia ngojek. Apa dia desil 9?

Aduh, bener-bener deh BPS. Cuma Rp 2 miliar juga cukup lah nggak perlu triliun-triliunan," ujar Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, tingkat kesejahteraan seharusnya lebih banyak menggunakan indikator pendapatan atau upah karena hal itu lebih terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

"Yang paling mungkin itu kan standar internasional, itu adalah menggunakan upah. Karena upah itu nanti terkorelasi kalau upahnya sekian, dia bisa beli rumah tipe sekian. Kalau upahnya sekian, pengeluaran per kapitannya sekian.

Jadi upah dalam kurun waktu tertentu, misal 5 tahun. Sehingga setiap 5 tahun desil berubah," kata Said Iqbal.

Said Iqbal juga mengusulkan agar pengelompokan desil mengikuti standar internasional dan tidak sering berubah, namun diperbarui setiap lima tahun sesuai perkembangan tingkat upah.