Ribuan Massa Unjuk Rasa di Jakarta Tuntut Perkuat Penanggulangan Korupsi

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung DPR RI di Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Agustus 2026, menuntut langkah-langkah yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi serta reformasi politik dan sosial yang lebih luas.

Massa demonstran datang dari ibu kota dan berbagai daerah di Indonesia. Sekitar 1.000 orang dari aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil, melakukan aksi di depan kompleks parlemen di Senayan sejak pukul 14.00 WIB.

Mereka membawa spanduk bertuliskan "negara tidak bisa dikalahkan oleh koruptor" dan "ambil aset koruptor" serta mengajukan 10 tuntutan. Tuntutan tersebut mencakup pertanggungjawaban Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang dianggap memperluas peran militer, melemahkan demokrasi, dan memperparah ketimpangan ekonomi.

Kelompok ini juga meminta pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program makanan gratis serta koperasi desa Merah Putih, menghentikan kebijakan pajak yang dianggap memberatkan rakyat, menaikkan upah pekerja, serta menyita aset koruptor.

"Kami di sini bukan untuk anarkis dan kekerasan. Kami di sini untuk menyuarakan aspirasi," ujar Haerul Alam, seorang pengunjuk rasa dari GERAM.

Demonstrasi berlangsung relatif damai, namun beberapa pengunjuk rasa memanjat pagar kompleks DPR. Menjelang pukul 19.00 WIB, polisi menembakkan water cannon kepada pengunjuk rasa yang mendorong pagar untuk masuk ke dalam kompleks. Personel polisi bersenjata lengkap kemudian keluar, memicu pengunjuk rasa membubarkan diri.

Selain itu, kelompok dari Jawa Tengah bernama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) juga menggelar aksi dengan dua tuntutan utama: pengesahan RUU Penyitaan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.

RUU Penyitaan Aset bertujuan memberikan kewenangan negara untuk melacak, memblokir, menyita, dan mengamankan aset terkait kejahatan ekonomi dan korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu. RUU ini sedang dibahas di DPR dengan target pengesahan pada Desember 2026.

Beberapa anggota parlemen bertemu dengan perwakilan AMPB dan berjanji akan mengesahkan RUU tersebut sebelum 15 Desember. AMPB mengatakan akan kembali menggelar aksi jika janji tersebut tidak ditepati.

Kelompok AMPB dibentuk tahun lalu setelah puluhan ribu warga Pati turun ke jalan menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo yang sempat menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen. Awal tahun ini, KPK menahan Sudewo atas dugaan suap dan pemerasan terkait pengisian jabatan desa.

Untuk menjaga keamanan selama demonstrasi, pihak berwenang menurunkan sebanyak 18.504 personel keamanan di enam zona di Jakarta dan mengalihkan arus lalu lintas di sekitar kompleks parlemen.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan 65 orang ditahan dalam rangka tindakan preventif untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan keamanan. Dari jumlah tersebut, 63 orang ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal di Jakarta Timur dan dua lainnya oleh Direktorat Siber.

Mereka sedang diperiksa untuk mengetahui peran masing-masing dan potensi pertanggungjawaban pidana, ujar Hermanto, dilansir Antara.

Menjelang aksi, terjadi kontroversi terkait pembekuan rekening koordinator aksi AMPB, Supriyono, oleh bank milik negara. Bank kemudian membuka kembali rekening tersebut setelah mendapat permintaan dari aparat penegak hukum.

Aksi Kamis ini berlangsung setahun setelah demonstrasi besar di Indonesia menentang tunjangan rumah mewah bagi anggota DPR saat situasi ekonomi sedang sulit dan pemerintah menjalankan kebijakan penghematan.

Demonstrasi tahun lalu meningkat setelah seorang pengemudi ojek online yang bukan peserta aksi meninggal tertabrak kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus 2025, yang memicu gelombang aksi menentang kekerasan aparat.