Israel Siapkan Rencana Pemindahan Warga Palestina dari Jalur Gaza

Pemerintah Israel telah menyiapkan rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza namun pelaksanaan masih menunggu keputusan Amerika Serikat terkait lokasi tujuan, dilansir dari Investor Daily.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan pemindahan itu merupakan solusi masa depan Gaza dan pemerintah sudah siap mengeksekusi rencana melalui jalur laut, udara, dan darat.

Kedutaan Besar Amerika Serikat menyerahkan tanggapan atas isu ini kepada Kementerian Luar Negeri di Washington, sementara gagasan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengusulkan pengosongan wilayah Gaza yang dihuni sekitar dua juta jiwa.

Trump juga sempat mengajukan ide membangun kembali Gaza sebagai kawasan resor mewah. Namun, rencana ini mendapat penolakan keras dari Mesir dan warga Palestina yang mengingatkan pada pengusiran massal tahun 1948.

"Pemindahan warga adalah satu-satunya solusi nyata bagi masa depan Gaza," ujar Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel.

Katz menyebut rencana tersebut hanya ditunda, bukan dibatalkan, dan saat ini AS masih mengkaji opsi negara penerima karena Mesir menolak menjadi penampung. Ia menambahkan rencana akan dijalankan jika mendapat persetujuan AS dan jika Hamas melanggar gencatan senjata.

"Sekitar 80% warga Gaza ingin meninggalkan wilayah tersebut, tapi dihalangi oleh Hamas," kata Katz.

Secara hukum internasional, pemindahan paksa warga sipil di wilayah pendudukan termasuk kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait dugaan kejahatan perang.

Serangan militer Israel pasca serangan Hamas pada Oktober 2023 menyebabkan lebih dari 73.000 korban jiwa di Gaza dan memicu krisis kemanusiaan parah. Eskalasi konflik bermula dari serangan mendadak Hamas ke Israel dan respons militer besar dari Israel.

Wacana pemindahan paksa ini memicu ketegangan diplomatik global karena bertentangan dengan hukum internasional dan membangkitkan trauma sejarah pengusiran massal warga Palestina pada 1948.