Purbaya Yudhi Sadewa Minta Pertamina Batasi BBM dan LPG Bersubsidi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta PT Pertamina (Persero) menyiapkan sistem teknologi mutakhir guna memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi dapat lebih tepat sasaran. Langkah pengendalian volume konsumsi energi tersebut dibahas dalam pertemuan resmi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/7/2026).

Sistem baru ini dirancang untuk membatasi akses masyarakat kelompok ekonomi mampu yang selama ini masih mengonsumsi komoditas bersubsidi. Dilansir dari Investor Daily, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mendatangi langsung kompleks kementerian sejak pukul 13.05 WIB guna mendiskusikan pembenahan tata kelola distribusi Pertalite maupun LPG tabung 3 kilogram.

Pemerintah kini fokus mencermati kesiapan infrastruktur digital yang dimiliki oleh badan usaha milik negara tersebut sebelum merumuskan regulasi pengetatan ke depan.

"Utamanya gimana, mungkin ya, saya sih pengen tahu gimana teknologi yang mau dipakai untuk membatasi supaya subsidinya tepat sasaran," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kriteria penerima subsidi komoditas energi dinilai perlu dipertegas karena pengawasan di lapangan saat ini masih tergolong lemah.

"Kan semua orang yang kaya juga bisa ambil Pertalite atau gas juga, LPG 3 kg," ujarnya.

Pemerintah berharap sistem identifikasi Pertamina mampu menyaring profil konsumen secara real-time di setiap stasiun pengisian dan agen resmi.

"Dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologinya kayak gimana sih," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Restrukturisasi metode penyaluran ini ditargetkan mampu menekan kebocoran anggaran negara akibat konsumsi kuota energi yang melebihi proyeksi awal.

"Yang kita pastikan adalah subsidinya tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya," jelasnya.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa evaluasi teknis akan segera berjalan setelah korporasi mengajukan proposal sistem pengawasan mereka secara formal.

"Nanti kita tunggu Pertamina mau ngusulin apa," ujarnya.

Kementerian Keuangan juga mengonfirmasi bahwa agenda koordinasi ini sama sekali tidak berkaitan dengan rencana perubahan postur anggaran belanja negara untuk sektor energi tahun ini.

"Tidak ada (menaikkan kompensasi dan subsidi energi). Yang kita pastikan adalah subsidinya tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya," tuturnya.