Kemenkeu Rancang Aturan Cukai Baru dan Kelola SAL Rp200 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memberantas peredaran rokok ilegal jika pengusaha tidak memanfaatkan skema layer baru tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sedang disiapkan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pemerintah memberikan kesempatan sosialisasi skema baru tersebut kepada para pelaku usaha guna menekan peredaran produk tanpa cukai resmi di pasar domestik.

"Sudah ketemu beberapa orangnya, tapi saya lupa tanggalnya. Saya tanya concern mereka apa, ininya apa, maunya gimana saya tanya," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Penerapan kebijakan layer cukai rokok ini masih menanti pembahasan intensif bersama DPR RI yang dijadwalkan berlangsung setelah penyelesaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027.

"Terus saya kasih, kira-kira gini deh, saya coba deh buka layer baru rokok, cukai rokok. Anda masuk ke situ. Anda ikuti kesempatan yang diberikan pemerintah, setelah itu ya sudah, kalau nggak masuk juga kita berantas habis. Jadi ada fair game," terangnya.

Selain penanganan cukai, Kementerian Keuangan mengelola penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di Bank Indonesia dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diperpanjang hingga Juli 2027.

"Iya nanti saya akan menghadap DPR juga setelah APBN ini selesai," katanya.

Purbaya memastikan penarikan saldo dana cadangan tersebut dari sistem keuangan wajib mendapatkan persetujuan DPR RI serta koordinasi bersama bank sentral guna mencegah timbulnya kejutan likuiditas.

"Kan kita bekerja sama dengan bank sentral, nanti kalau kita terpaksa narik pun, itu kan SAL ya. SAL itu nggak dipakai sebelum dapat persetujuan DPR kan. Sebagian taruh di BI, sebagian taruh di sistem perbankan sesuai dengan kebutuhan manajemen cashflow kita," ungkap Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Kebijakan penempatan dana negara di industri perbankan nasional diklaim memberikan dampak positif bagi stabilitas modal dan likuiditas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.

"Kebetulan berdampak positif ke perbankan. Jadi itu cuma kebetulan saja. Kalau memang kita mau dipakai, nanti kita komunikasi dengan bank sentral sehingga yang tadi base money, itu nggak terganggu," pungkasnya.

DPR RI menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penggunaan SAL sebagai instrumen penyangga fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun domestik.

"Pengelolaan SAL agar tetap dilakukan secara prudent dan optimal sebagai instrumen penyangga atau fiscal buffer dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko fiskal," ungkap Misbakhun dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).