PT GNI Lakukan PHK Massal 1.900 Karyawan di Morowali Utara

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memutus hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 dari total 6.325 karyawannya secara bertahap mulai Rabu, 5 Agustus 2026. Langkah rasionalisasi di kawasan industri Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ini diambil akibat tekanan krisis keuangan dan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Keputusan efisiensi tersebut disampaikan manajemen melalui surat bernomor 4760/Eksternal/HRD/GNI-SITE/2026 yang diterbitkan pada 1 Agustus 2026. Perusahaan menyatakan pengurangan tenaga kerja terpaksa dilakukan demi mempertahankan operasional fasilitas smelter dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang tersisa.

"Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan yang mengharuskan kami melakukan rasionalisasi jumlah pekerja agar operasional perusahaan dapat terus berjalan," tulis manajemen GNI.

Sebelum mengambil tindakan pemangkasan pekerja, perusahaan mengklaim telah mengupayakan penghematan biaya operasional, moratorium rekrutmen, penyesuaian jam kerja, hingga penghentian kerja lembur. Kendati demikian, tekanan arus kas yang belum membaik membuat pemutusan hubungan kerja tidak terhindarkan. Namun, manajemen menyatakan komitmen untuk memberikan prioritas kerja kembali bagi karyawan terdampak apabila kondisi bisnis telah pulih.

Krisis keuangan PT GNI dipicu oleh kepailitan induk usahanya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd., milik Tony Zhou Yuan yang ditangani Pengadilan Xiangshui. Pengalihan 75 persen saham ke konsorsium Zheshang Development Group (Zheshang Zhongtuo) belum mampu menstabilkan keuangan perseroan.

Ketua DPK FPE KSBSI PT GNI, Ismail, menyatakan pihak pekerja memaklumi keputusan sulit tersebut demi mencegah penutupan operasional secara total. Meski demikian, serikat buruh sempat mengajukan permohonan agar kuota PHK dikurangi.

"Serikat menilai kebijakan efisiensi yang diputuskan perusahaan adalah situasi yang harus diambil dan tidak bisa terhindarkan, mengingat perusahaan saat ini sedang dalam masa PKPU. Efisiensi tersebut harus dilakukan agar perusahaan bisa tetap beroperasi," ungkap Ismail.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengungkapkan pihak federasi tengah memverifikasi data riil pekerja terdampak. Ia mengingatkan bahwa hingga Juli 2026, data PHK nasional telah menyentuh angka 32.300 pekerja, dan angka riil di lapangan diperkirakan menembus 50.000 kasus.

"Industri hilirisasi nikel sebenarnya masih memiliki prospek yang baik karena menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional, tetapi sektor ini juga menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga nikel dunia, perubahan permintaan global, biaya produksi, serta dinamika investasi," kata Elly Rosita Silaban.

Dari ranah pemerintahan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan persoalan finansial PT GNI merupakan ranah aksi korporasi dan kewenangan Kementerian Perindustrian selaku penerbit IUI.

"Ya, itu kan aksi korporasi. Ya, aksi korporasi," kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil menambahkan pemerintah sebatas bertindak sebagai penyedia perizinan dan regulasi, sehingga kelangsungan operasional berada penuh di tangan pemilik modal.

"Hal itu silakan ditanyakan kepada kementerian lain yang memiliki kewenangan mutlak," ujar Bahlil Lahadalia.

Mantan Ketua HIPMI tersebut menekankan bahwa fluktuasi jumlah tenaga kerja merupakan dinamika internal pengusaha.

"Kita ini mantan pengusaha. Perusahaan yang kita bangun, mau tambah karyawan, mengurangi karyawan, atau bubar, itu adalah tanggung jawab perusahaan tersebut. Pemerintah itu hanya memberikan izin," tegas Bahlil Lahadalia.

Ia menolak pandangan yang membebankan kelangsungan bisnis swasta kepada kementeriannya.

"Jangan diartikan bahwa keberlangsungan sebuah perusahaan mutlak di tangan pemerintah. Keberlangsungan perusahaan itu tergantung dari yang punya perusahaan dan yang mengelola perusahaan. Pemerintah sifatnya supporting," katanya.

Respons Bahlil mendapat kritik keras dari Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri. Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh berlepas tangan atas dampak sosial ekonomi yang ditanggung daerah.

“Kasus GNI membuktikan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah smelter yang berdiri. Yang lebih penting adalah memastikan investasi itu berkelanjutan dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Jangan sampai masyarakat kita yang selalu menjadi korban ketika investor mengalami masalah,” tegas Muhammad Safri.

Safri mendesak adanya koordinasi antar-kementerian untuk mengawal penyerapan tenaga kerja dan hak-hak buruh.

“Ketika investasi dan hilirisasi berhasil, semua kementerian berlomba mengklaim keberhasilan. Tetapi ketika terjadi PHK massal, justru muncul kesan saling melempar tanggung jawab. Pemerintah seharusnya hadir sebagai satu kesatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri sesuai sektornya,” katanya.

Ia menekankan peran penting negara dalam menjaga stabilitas penghidupan masyarakat di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja.

“Bagi perusahaan mungkin ini bagian dari efisiensi bisnis, tetapi bagi 1.900 pekerja beserta keluarganya, ini adalah kehilangan sumber penghidupan. Negara tidak boleh memandang persoalan ini hanya sebagai dinamika pasar. Negara memiliki kewajiban melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Safri juga menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan finansial investor sebelum diberikan fasilitas investasi.

“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap proses due diligence investor. Jangan sampai pemerintah terlalu mudah memberikan berbagai fasilitas investasi tanpa memastikan kemampuan finansial dan keberlanjutan usahanya. Jika akhirnya bangkrut dan melakukan PHK massal, masyarakat daerah yang menanggung akibatnya,” katanya.

Ia menggarisbawahi pentingnya jaminan kerja nyata ketimbang sekadar mengejar statistik modal masuk.

“Hilirisasi tidak boleh hanya mengejar angka investasi. Hilirisasi harus menghadirkan kepastian kerja, perlindungan bagi buruh, dan manfaat nyata bagi daerah. Kalau setiap kali investor bermasalah yang dikorbankan adalah pekerja Indonesia, maka sudah saatnya tata kelola hilirisasi dievaluasi secara menyeluruh,” pungkas Muhammad Safri.

Di tingkat akademis, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menekankan pentingnya mengukur keberhasilan hilirisasi dari ketahanan industri dan standar perlindungan kerja.

"Keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari investasi dan ekspor. Ukuran yang lebih tepat adalah kemampuan industri bertahan, menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan penerimaan negara, dan mengembangkan kemampuan teknologi nasional," katanya.

Ia menyoroti perlunya pengikatan fasilitas investasi dengan kewajiban perlindungan tenaga kerja lokal.

“Insentif dan fasilitas investasi juga harus dikaitkan dengan kualitas pekerjaan. Perusahaan penerima kemudahan negara wajib memenuhi standar mengenai keselamatan kerja, proporsi tenaga kerja lokal, pelatihan, kepastian hubungan kerja, transfer teknologi, dan jaminan sosial,” tuturnya.

Dari pihak pengawas lokal, Anggota Komisi I DPRD Morowali Utara Arman Marunduh meminta Dinas Ketenagakerjaan memantau agar seluruh hak normatif seperti pesangon dibayarkan penuh.

"Secara pribadi saya sangat menyayangkan terjadinya PHK massal di PT GNI, karena kami selalu mendesak perusahaan bahwa opsi PHK adalah opsi terakhir. Jangan pihak perusahaan berpikir opsi PHK yang paling mudah diambil dalam menyikapi kondisi perusahaan yang terjadi saat ini," ungkap Arman Marunduh.

Ia memperingatkan potensi efek domino terhadap penurunan daya beli UMKM setempat.

"Kami berharap Pemda Morowali Utara, khususnya Disnakertrans betul-betul memantau dan mengikuti PHK massal ini dan memastikan hak-hak pekerja yang di-PHK tetap dibayarkan sesuai undang-undang yang berlaku," tambah Arman Marunduh.

Arman mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi potensi gejolak keamanan di wilayah tambang.

"Kami berharap dinas terkait mengantisipasi hal ini guna menghindari gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Saya sempat berkata kepada aparat bahwa hal ini harus diantisipasi karena kalau rakyat sudah lapar, jangan sampai kita terlambat mencegah, hingga akhirnya terjadi gangguan kamtibmas di tengah masyarakat," tutup Arman Marunduh.

Kasat Reskrim Polres Morowali Utara AKP A Yasser Abdullah Sutomo menyatakan kepolisian telah mendirikan Desk Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah untuk mengawal pemenuhan hak pesangon.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan tekanan global dan kondisi ekonomi perusahaan membuat pemutusan hubungan kerja terkadang sulit dihindari. Pihak kepolisian dan pemda memastikan hak-hak pekerja seperti pesangon dibayarkan penuh sesuai aturan yang sudah kita sepakati dari pihak perusahaan dan kepolisian melalui layanan Desk Ketenagakerjaan untuk mengawal pemenuhan hak pekerja," ujar AKP A Yasser Abdullah Sutomo.

Kepolisian Morowali Utara juga mengintensifkan patroli keamanan harian guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan industri nikel tersebut.

"Kami Satreskrim Polres Morut tentunya akan melaksanakan patroli rutin setiap harinya demi menjaga keberlangsungan investasi dan mencegah gangguan kamtibmas serta menghindari berbagai bentuk tindakan kriminal lainnya," katanya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengutarakan realisasi investasi hilirisasi triwulan II/2026 telah menyentuh Rp152,7 triliun. Pemerintah berkomitmen terus memperluas ekosistem nikel dari pengolahan bijih hingga daur ulang baterai kendaraan listrik.

“Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sebagai strategi utama untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas manfaat investasi bagi Indonesia,” kata Rosan Roeslani.