Prabowo Subianto Setujui BBM Solar Khusus Nelayan Rp15.000 per Liter

Presiden Prabowo Subianto menyetujui penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar khusus untuk nelayan skala menengah dan besar sebesar Rp15.000 per liter dalam rapat koordinasi menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (13/7/2026).

Kebijakan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha perikanan tangkap yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT selama ini telah menerima subsidi solar seharga Rp6.800 per liter, sementara harga solar nonsubsidi sempat melonjak tinggi.

"Arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 gt kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang nonsubsidi itu kemarin sempat melonjak ke Rp 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter" terang Airlangga, Menko Perekonomian.

Pemerintah menyiasati selisih biaya dari rata-rata biaya produksi solar dalam negeri sebesar Rp18.600 per liter dengan menyalurkan subsidi non-APBN dari kas perkebunan sawit sebesar Rp3.600 per liter selama enam bulan ke depan.

"Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat. Dan oleh karena itu ada dana yang bisa digunakan dan untuk kebijakan ini juga diberikan kuota untuk 6 bulan ke depan sebesar 400.000 ton" jelas Airlangga, Menko Perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi skema subsidi non-APBN tersebut dan menyatakan segera menerbitkan surat keputusan teknis terkait.

"Nah kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindak lanjuti. Nah terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2PKS ya jadi non APBN, kita tidak pakai dana APBN kita pakai dana dari BPDPKS" ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Langkah berikutnya, Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menetapkan titik distribusi solar khusus tersebut demi menghindari penyalahgunaan di lapangan.

"Kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik" tutur Bahlil, Menteri ESDM.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membenarkan adanya desakan dari para pemilik kapal besar agar mendapatkan akses BBM murah, meskipun pemerintah tetap menggunakan formulasi perhitungan matang.

"Tapi yang paling penting keinginan para nelayan besar itu, yang 30 GT sampai 200 GT, itu kan bisa dapat harga yang mereka inginkan. Mereka usulnya mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan. Nantilah tunggu, minggu ini" ujar Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan bahwa kapal ukuran 30 hingga 200 GT sebelumnya harus membeli solar dengan harga industri biasa yang sangat menekan porsi pengeluaran operasional.

"Selama ini kan mereka berlaku harga BBM industri, yang sudah berlaku umum. Karena dengan harga itu, makanya mereka bebannya makin berat, karena 70% operasional kapal ini kan di BBM" ujar Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Upaya mediasi terus dilakukan oleh jajaran kementerian agar aktivitas pelayaran nelayan tetap produktif di tengah gejolak harga energi global.

"Mereka selama ini kan juga meminta ada harga kekhususan. Tentu mereka mengajukan, pemerintah menghitung dengan kemampuan yang ada, dan tentu juga sesuai nanti, nah tadi ini baru kita coba memberikan, dan dalam waktu satu minggu ini mudah-mudahan akan hasil" jelas Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan perhitungan total kebutuhan bahan bakar nelayan hingga akhir tahun ini.

"Jadi, yang untuk nelayan kita butuh sekitar 400 ribu kiloliter lagi. Harga (khusus) belum diputuskan, masih dibahas Pak Menko" ujar Yuliot, Wakil Menteri ESDM.

Hingga saat ini, pemerintah masih mematangkan formulasi terbaik untuk memastikan skema penyaluran BBM solar ini dapat segera diterapkan secara merata.

"Yang ini lagi diformulasikan" terang Yuliot, Wakil Menteri ESDM.