Prabowo Panggil Dua Menteri Bahas Program 100 Kampung Nelayan

Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk menerima laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan pertama dan penyaluran bantuan kapal.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kedatangan kedua menteri ke kediaman pribadi Presiden Prabowo. Laporan tersebut mencakup strategi pemerintah dalam memperkuat kapasitas operasional serta taraf hidup masyarakat pesisir melalui penyediaan sarana melaut yang memadai.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia sampai 2029. Pengembangan kawasan ini dirancang mencakup infrastruktur penunjang seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, fasilitas cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola.

Pengembangan kawasan pesisir ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk mendorong produktivitas kerja nelayan. Seskab Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan mengenai fokus utama dari program kawasan pesisir tersebut.

"Dalam pertemuan tersebut, perkembangan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujar Seskab Teddy Indra Wijaya.

Pembangunan fisik kawasan dirancang agar terintegrasi langsung dengan kegiatan operasional harian para nelayan di daerah. Teddy Indra Wijaya menambahkan rincian tujuan dari fasilitas pemukiman pesisir tersebut.

"Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan," ujar Teddy Indra Wijaya.

Selain penataan kawasan permukiman dan pelabuhan, pemerintah menyalurkan armada kapal guna memperluas jangkauan tangkapan nelayan. Teddy Indra Wijaya menegaskan fungsi penyerahan unit kapal bantuan tersebut.

"Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah," tutur Teddy Indra Wijaya.

Guna memastikan seluruh fasilitas berjalan optimal, koordinasi antarinstansi terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat. Teddy Indra Wijaya memaparkan langkah sinergi kementerian dalam program ini.

"Dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir," imbuh Teddy Indra Wijaya.

"Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar pengembangan Kampung Nelayan dan berbagai dukungan bagi nelayan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir," ucap Teddy Indra Wijaya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya kesesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Sakti Wahyu Trenggono memberikan instruksi tegas kepada jajaran internal KKP.

"Kita harus memastikan program-program ini benar-benar memberikan dampak. Jangan sampai hanya membangun fisiknya, tetapi tidak meningkatkan produktivitas masyarakat," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Perubahan pola hidup masyarakat pesisir dinilai bergantung pada peningkatan skala ekonomi usaha melaut. Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan filosofi dasar dari pembangunan kampung nelayan.

"Mengubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya," ujar Sakti Wahyu Trenggono.

Sektor kelautan nasional diproyeksikan dapat menyumbang ketahanan pangan sekaligus pendapatan devisa negara melalui enam program prioritas, termasuk revitalisasi tambak dan swasembada garam. Sakti Wahyu Trenggono menyoroti potensi besar sektor ini.

"Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Pengetatan pengawasan internal dilakukan guna menjamin seluruh anggaran dan proyek prioritas berjalan secara akuntabel. Sakti Wahyu Trenggono memberikan peringatan bagi jajaran yang melanggar aturan.

"Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan," tegas Sakti Wahyu Trenggono.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf memaparkan bahwa KKP mengusulkan tambahan anggaran belanja tahun 2027 sebesar Rp30,22 triliun kepada Komisi IV DPR RI. Usulan ini akan melengkapi pagu anggaran KKP tahun 2027 sebesar Rp16,65 triliun yang sebelumnya telah dialokasikan.

Dari usulan tambahan Rp30,22 triliun tersebut, alokasi terbesar senilai Rp10,35 triliun diperuntukkan bagi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 600 lokasi. Sebagian anggaran lainnya dialokasikan untuk program budidaya ikan darat tematik Rp8,87 triliun, revitalisasi tambak nila salin Pantura Rp5,44 triliun, serta pemulihan pascabencana di Sumatera Rp1,44 triliun.

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap seluruh penggunaan anggaran negara. Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan arahan terkait tata kelola program tersebut.

"KKP mengajukan usulan anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2027 kurang lebih sebesar Rp30,22 triliun," kata Didit Herdiawan Ashaf.

Pengawasan ketat dilaksanakan pada setiap jenjang pelaksanaan program strategis guna menghindari penyimpangan di lapangan. Didit Herdiawan Ashaf menambahkan penegasan mengenai prinsip pengawalan program.

"Tambahan anggaran memang diperlukan, dan untuk penambahan kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 75 hari, tentunya dilakukan pembangunan pelabuhan perikanan dan pelaksanaan kegiatan Lautra," ujarnya.

Peningkatan kapasitas pengawasan sektor perikanan juga mencakup patroli laut selama 75 hari dan pemenuhan sertifikasi awak kapal perikanan. Didit Herdiawan Ashaf menutup mengenai arahan sistem pengawasan internal KKP.

"Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan," kata Didit Herdiawan Ashaf.