KKP Menyiapkan Enam Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfokuskan pelaksanaan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta pada 31 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Keenam program prioritas tersebut meliputi Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budi daya tematik di 40 ribu desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta swasembada garam. KKP menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029 melalui program KNMP.

Menteri Trenggono menjelaskan bahwa perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi nelayan, seperti yang telah diterapkan dalam pengembangan kawasan nelayan di Biak dengan memetakan kebutuhan lapangan terlebih dahulu.

"Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Ia menambahkan, pemetaan kebutuhan masyarakat menjadi langkah awal sebelum infrastruktur dan sarana pendukung aktivitas ekonomi dibangun.

"Research dulu apa yang mereka butuhkan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Selain program kampung nelayan, KKP juga mempertimbangkan penerapan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) pada budi daya tematik guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor perikanan.

"Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara," jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Menteri Trenggono menginstruksikan pengawasan ketat agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anggaran atau wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menekankan pentingnya pengawasan internal yang kuat, keterukuran di setiap tahapan pekerjaan, serta kepatuhan terhadap prosedur di tengah upaya percepatan program.

"Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan," jelas Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.

Didit mengimbau seluruh jajaran KKP untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program berjalan cepat tanpa mengabaikan kecermatan.

"Kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas," tandas Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.