Pemkot Mojokerto Raih Insentif Fiskal Rp2 Miliar Atas Layanan Kesehatan

Pemerintah Kota Mojokerto meraih Peringkat I Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa dan Bali di Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (28/8/2026).Atas prestasi yang diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus tersebut, Pemkot Mojokerto diguyur insentif fiskal senilai Rp2 miliar.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil komitmen berkelanjutan dalam menjaga cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) selama tujuh tahun berturut-turut. Hingga Agustus 2026, tingkat kepesertaan aktif JKN warga Kota Mojokerto telah mencapai angka 97,31 persen.

"Hingga Agustus 2026, kepesertaan BPJS atau JKN warga Kota Mojokerto yang aktif mencapai 97,31 persen. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan," kata Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Pemerintah daerah mengalokasikan skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) untuk menjamin warga yang belum terdaftar maupun yang terdampak pembersihan data PBI-JKN sebanyak 1.200 jiwa. Pemkot Mojokerto memprioritaskan sektor kesehatan dengan mengalokasikan anggaran di atas 20 persen dari APBD, melebihi batas regulasi minimal sebesar 10 persen.

"Tidak perlu menunggu besok atau lusa, langsung kita cover supaya mereka tetap mendapatkan layanan kesehatan," tegas Ning Ita.

Fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto saat ini ditopang oleh enam rumah sakit, enam puskesmas, 11 puskesmas pembantu, dan 13 klinik pratama untuk melayani 142 ribu penduduk. Rasio tenaga medis berada pada kisaran satu dokter melayani kurang dari 1.000 warga, yang berada di bawah ambang batas maksimal 2.500 warga per dokter.

"Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang benar-benar kami prioritaskan, selain pendidikan. Kalau masyarakatnya sehat, maka pendidikan, ekonomi dan urusan lainnya juga bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Selain memperkuat infrastruktur kesehatan, Pemkot Mojokerto menggulirkan program Mojo Indah untuk menjaring gagasan dan inovasi pelayanan publik dari jajaran aparatur maupun masyarakat. Keberlanjutan program inovatif ini menghantarkan Kota Mojokerto mempertahankan predikat kota terinovatif tingkat nasional selama lima tahun berturut-turut.

"Capaian hari ini saya persembahkan dan saya dedikasikan untuk semua yang sudah berkontribusi dalam menguatkan layanan kesehatan di Kota Mojokerto," pungkasnya.

Dalam ajang penghargaan regional Kemendagri tersebut, pemerintah pusat juga menyerahkan apresiasi terkait program Implementasi 3 Juta Rumah, Akses Penduduk ke Layanan Kesehatan, serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri. Pada kegiatan terpisah di GOR Seni Majapahit, Kamis (27/8/2026) malam, Wali Kota Mojokerto menggalang donasi dan doa lintas agama bagi korban bencana gempa di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

"Atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah sebuah wujud kepedulian kita. Tidak melihat perbedaan yang kita miliki, tetapi kita dipersatukan oleh kemanusiaan yang kita miliki," tutur Ning Ita.

Ia mengingatkan warga agar tetap mewaspadai potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Timur dengan memantau pembaruan informasi resmi dari BMKG.

"Ketukan empati itulah yang kemudian melahirkan sebuah tindakan yang kita lakukan, dengan memohonkan kepada Tuhan supaya mereka semuanya diberikan ketabahan dan kesabaran," katanya.

Ia berharap bantuan dan doa bersama tersebut dapat memperkuat nilai toleransi serta solidaritas kemanusiaan warga Kota Mojokerto.

"Bencana itu potensinya ada di hampir seluruh wilayah. Jadi mohon untuk memanfaatkan sumber-sumber media, termasuk situs atau media sosial BMKG. Informasi itu akan terus dilakukan update setiap saat," tambahnya.

Seluruh aksi sosial dan kepedulian regional ini diharapkan terus memperkokoh keharmonisan masyarakat.

"Terima kasih atas kekompakan, keguyuban, kerukunan semuanya. Inilah semangat kita sebagai kota toleran, kota harmoni," pungkasnya.

Sementara itu dari wilayah Kabupaten Mojokerto, DPRD bersama Bupati Muhammad AlBarraa menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Jumat (28/8/2026). Proyeksi pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 ditetapkan melebihi Rp2,4 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,7 triliun dengan penutupan selisih melalui SiLPA 2025.

Pada hari yang sama, Polres Mojokerto meninjau pembangunan Kenanten Police Station di Simpang Lima Kenanten, Kecamatan Puri. Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata menjelaskan pos lalu lintas tersebut dikembangkan menjadi pos terpadu yang dilengkapi fasilitas IGD darurat, ruang istirahat, toilet, dan akses internet nirkabel untuk pengemudi ojek online maupun konvensional.

"Kita berfokus pada pengembangan pos lalu lintas menjadi stasiun terpadu yang dilengkapi fasilitas kesehatan darurat, area istirahat bagi ojek online dan konvensional, serta penataan ulang jalur lalu lintas di sekitar terminal Mojokerto," kata AKBP Andi.

Progres pembangunan pos pelayanan terpadu tersebut saat ini telah mencapai 70 persen.

"Nantinya di pos ini kita akan menyediakan kelengkapan fasilitas umum seperti WiFi dan toilet. Memang butuh waktu, saat ini pembangunan sudah 70 persen. Ini bentuk keseriusan kami menindaklanjuti saran dari rekan-rekan ojol," ujarnya.

Guna menunjang keselamatan di kawasan rawan kecelakaan, personel kepolisian lalu lintas di pos tersebut akan dibekali keahlian penanganan gawat darurat medis.

"Polisi lalu lintas diharapkan memiliki pengetahuan penanganan pertama, fokus pada penanganan kasus gawat darurat seperti masalah jantung dan pernapasan. Kami juga berharap Dinkes bisa menyiapkan tim atau relawan untuk berkolaborasi," jelasnya.

Usulan pelatihan medis gawat darurat ini disambut baik oleh komunitas transportasi online yang beroperasi di wilayah Kenanten.

"Saya sarankan kita diajarkan bersama-sama supaya tidak tergantung petugas dan relawan. Saya berharap kita dibekali pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) agar bisa mengerti pertolongan pertama di lapangan," ucap Margono, perwakilan komunitas Shopee.

Kapolres Mojokerto langsung menyetujui usulan tersebut dan berjanji menyediakan fasilitas pendukung pelatihan pertolongan pertama.

"Untuk pelatihan bersama nanti akan kita berikan bagi ojol yang sering mangkal di pos ini. Peralatan pertolongan pertama gawat darurat juga akan kami sediakan," jawabnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh pihak pengemudi atas penyediaan area pangkalan yang representatif.

"Kami mengucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolres Mojokerto. Kami bahagia karena dibuatkan tempat yang nyaman buat stay dan tidak ada hambatan untuk menarik penumpang. Semoga ini menjadi tempat ternyaman bagi kita untuk mangkal dan berkoordinasi," tutur Dony, perwakilan Grab Mojokerto Community.

Kepolisian akan menjadwalkan pertemuan berkala guna menyerap aspirasi para pengemudi secara berkelanjutan.

"Terima kasih atas saran yang diberikan. Nantinya kita akan usahakan sering-sering bertemu di tempat ini untuk berkoordinasi dan mendengarkan masukan dari rekan-rekan ojol," tegasnya.

Selain menyerap aspirasi pengemudi, Polres Mojokerto berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Jatim untuk merekayasa arus kendaraan yang melintas sebanyak 300 unit truk per hari dari arah utara.

"Simpang Lima Kenanten memerlukan penanganan segera. Sebagai langkah awal perlu pendataan volume kendaraan, evaluasi rambu dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), kajian pemindahan traffic light, optimalisasi bahu jalan, serta penataan drop zone," paparnya.

Pihak Dishub Jatim mengonfirmasi kondisi rute meluncur dari arah utara yang relatif sempit dan berpotensi memicu hambatan lalu lintas.

"Akses dari arah utara menuju perempatan memiliki kondisi jalan menurun dan relatif sempit. Perlu koordinasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan MoU untuk pengaturan area. Aktivitas ojek pangkalan dan area naik-turun penumpang juga harus ditata agar tidak mengganggu arus," ungkap Kasi Pengendalian UPT P3 LLAJ Mojokerto Akhmad Yazid.

Seluruh masukan teknis dan usulan rekayasa jalan, termasuk opsi pembangunan flyover, akan dibahas bersama di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Masukan dari Bapak Kapolres Mojokerto dan pihak terkait akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah tindak lanjut serta penanganan lalu lintas di Simpang Lima Kenanten," jelasnya.