Ahli Kesehatan Soroti Persiapan Layanan Ambulans Udara dan Dokter Terbang

Pemerintah diimbau untuk membenahi serta menyediakan sistem, sumber daya manusia (SDM), hingga sarana dan prasarana secara terencana sebelum merealisasikan program ambulans udara dan dokter terbang, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Langkah penyiapan infrastruktur pendukung tersebut dinilai krusial agar penanganan medis terhadap masyarakat di daerah terpencil atau wilayah bencana dapat berjalan tuntas dari tahap diagnosis hingga perawatan pascatindakan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh ahli kesehatan sekaligus mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes dan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, sebagai tanggapan atas Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027.

"Tentu kita menyambut baik kalau akan diadakan kegiatan ambulans udara dan dokter terbang. Ini untuk menolong warga yang sakit," kata Prof Tjandra Yoga Aditama.

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI itu menambahkan bahwa akses pelayanan kesehatan bermutu merupakan hak seluruh warga negara sesuai prinsip Universal Health Coverage (UHC).

"Artinya siapapun warga kita, di manapun berada, di tempat terpencil sekalipun, memang harus mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Tentu saja perlu ditegaskan bahwa kegiatan ini harus dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang baik dan secara rinci pula," ujar Prof Tjandra.

Tjandra menegaskan bahwa tindakan medis darurat tidak boleh terhenti saat armada meninggalkan lokasi penanganan.

"Artinya harus ada sistem, SDM dan juga sarana dan prasarana kesehatan untuk mempersiapkan sebelum ambulan/dokter terbang tiba di lokasi, dan juga melanjutkan penanganan pasien sesudah tindakan dan ambulan/dokter terbang meninggalkan lokasi," tegas Prof Tjandra.

Dalam pengamatannya, skema layanan aeromedikal ini dapat meniru praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Royal Flying Doctor Service di Australia dan AMREF Flying Doctors di Afrika.

"Kalau memang kegiatan dokter terbang akan dilakukan di negara kita, maka akan baik kalau dilakukan bench-mark dari dua kegiatan di Australia dan Afrika ini," ujar Prof Tjandra.

Selain masalah ketersediaan armada terbang, penataan fasilitas pelayanan kesehatan primer di tingkat dasar juga masih menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan jumlah tenaga medis.

"Ini jelas-jelas merupakan masalah dan tantangan yang besar. Pelayanan kesehatan tentu bukan hanya mengobati mereka yang sudah sakit (baik oleh kegiatan pengobatan di Puskesmas dan juga antara lain dengan ambulans/dokter terbang), tetapi juga menjaga masyarakat tetap sehat. Semua ini membutuhkan pelayanan kesehatan primer di Puskesmas yang tentunya harus didukung dengan kelengkapan sumber daya manusia, yang harus jadi prioritas penting untuk menyehatkan bangsa," papar Prof Tjandra.

Saat ini sebagian besar Puskesmas di Indonesia dilaporkan belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, hingga tenaga kesehatan lingkungan dan tradisional.