Pengusaha Pelayaran Minta Insentif Fiskal Pembangunan Kapal

Pelaku usaha sektor pelayaran dan galangan kapal nasional mendesak pemerintah memberikan dukungan kebijakan fiskal serta pembiayaan bersuku bunga rendah guna mendorong industri pembuatan dan perawatan kapal di dalam negeri pada Senin (31/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Dukungan fiskal yang diharapkan mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final, serta kemudahan akses modal untuk menjaga keberlanjutan investasi galangan kapal nasional yang tergolong padat modal.

Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami menegaskan bahwa investasi yang telah ditanamkan oleh galangan kapal nasional membutuhkan kepastian dan kesinambungan pemesanan kapal.

"Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kita jaga bersama," ujar Anita di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Ia menambahkan bahwa sektor perkapalan memiliki fasilitas produksi dan sumber daya manusia khusus yang memerlukan pemeliharaan rutin. Oleh karena itu, kemampuan industri dalam negeri mulai dari perbaikan, pemeliharaan, hingga pembuatan kapal baru harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan nasional.

"Kami ingin galangan kapal nasional semakin dipercaya untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia. Kalau kemampuan tersebut tersedia di dalam negeri, mari kita manfaatkan dan membangun kapal di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang sudah ditanamkan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional," katanya.

Guna merangsang pertumbuhan industri tersebut, Anita berpendapat bahwa insentif juga perlu diberikan kepada perusahaan pelayaran agar mereka tertarik memesan kapal dari galangan dalam negeri.

"Pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru maupun skema insentif seperti cash back. Dengan dukungan tersebut, perusahaan pelayaran akan semakin terdorong membangun armadanya di galangan dalam negeri," jelas Anita.

Skema insentif ini dinilai dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana perusahaan pelayaran memperoleh armada baru secara kompetitif dan pihak galangan mendapatkan pesanan secara berkelanjutan.

Dukungan senada disampaikan oleh Ketua Umum Indonesian Ship Owners' Association (INSA) Carmelita Hartoto yang menekankan pentingnya peran perbankan nasional dalam memberikan keringanan bunga dan tenor panjang bagi industri pelayaran.

"Industri ini vital yang menunjukkan sebuah kedaulatan di wilayah perairan. Karenanya ia padat modal sehingga sewajarnya membutuhkan perhatian pemerintah sebagaimana I industri lain di tanah air," pungkasnya.