Pemkab Kotim Distribusikan Air Bersih dan Pangan Murah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak kekeringan serta menggelar Gerakan Pangan Murah di Taman Kota Sampit pada pertengahan Agustus 2026 guna menekan angka inflasi.

Krisis pasokan air tawar memicu perubahan rasa air menjadi asin akibat intrusi air laut di wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Pulau Hanaut. Kondisi ini membuat sumber air warga tidak lagi layak dikonsumsi.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati meninjau langsung proses pengiriman bantuan air tawar menggunakan armad tangki yang dilanjutkan dengan pengangkutan perahu ke desa-desa penerima.

"Saya bersama Kadis Damkarmat meninjau langsung distribusi air bersih di Kecamatan Pulau Hanaut," kata Irawati, Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Pendistribusian air menyasar Desa Serambut, Bantian, dan Babaung dengan total bantuan awal sebanyak 9.000 liter. Penyaluran bantuan ke kawasan kepulauan tersebut memanfaatkan wadah penampungan berkapasitas 1.200 liter.

"Kemarau kita hadapi bersama, kebutuhan masyarakat menjadi prioritas kita," ujar Irawati, Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Sektor swasta turut berkontribusi memperluas cakupan bantuan air. PT Pelindo Terminal Petikemas menyerahkan 70 truk tangki air bersih serta pembagian masker bagi warga di sekitar Pelabuhan Bagendang.

"Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Kami berupaya agar bantuan air bersih dapat segera menjangkau wilayah yang membutuhkan. Karena itu, kami bekerja sama dengan Perumdam Dharma Tirta Mentaya untuk menyalurkan 70 truk tangki air bersih kepada masyarakat," kata Akhmad Fajar, Terminal Head TPK Bagendang Bumiharjo.

Upaya penanganan krisis udara juga menjadi fokus pelabuhan setempat. Langkah proteksi kesehatan dilakukan guna melindungi pekerja dan masyarakat dari bahaya asap kebakaran hutan.

"Pembagian masker difokuskan untuk melindungi pekerja pelabuhan dan masyarakat sekitar dari potensi gangguan saluran pernapasan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus mengurangi dampak yang mereka rasakan," ujar Akhmad Fajar, Terminal Head TPK Bagendang Bumiharjo.

Perusahaan Daerah Air Minum setempat menyambut positif dukungan bantuan lintas instansi. Sinergi ini dinilai mempecepat penanganan dampak kekeringan di wilayah pesisir.

"Kami berterima kasih atas partisipasi aktif Pelindo. Sinergi lintas instansi ini sangat krusial untuk mempercepat penanganan krisis dan meringankan beban masyarakat di wilayah Bagendang yang tengah berjuang menghadapi kekeringan," kata Natalis Daud, Perwakilan Perumdam Dharma Tirta Mentaya Kotawaringin Timur.

Di sektor pangan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyalurkan bantuan beras 30 kilogram per keluarga penerima manfaat serta menggelar komoditas pasar murah berharga di bawah harga eceran tertinggi.

"Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah," kata Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Pemerintah daerah mengimbau agar beras bantuan tidak diperjualbelikan demi menjaga ketersediaan konsumsi harian keluarga.

"Harga pangan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Ketika harga komoditas meningkat, beban pengeluaran rumah tangga juga bertambah sehingga pemerintah harus hadir bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya," tutur Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Intervensi pangan turut didukung oleh unsur keamanan dan aparat daerah yang terlibat aktif dalam penanaman komoditas utama.

"Sekarang tidak hanya petani yang menanam padi, tetapi aparatur pun ikut menanam padi. Kapolres pun menanam jagung, Dandim menanam padi, itu semua dilakukan untuk masyarakat," ujar Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Ketersediaan cadangan beras daerah saat ini dilaporkan berada pada tingkat aman dan mencukupi kebutuhan warga.

"Kita alhamdulillah surplus untuk beras. Karena semua pihak digerakkan termasuk TNI, Polri, semua ikut menanam padi, menanam jagung, dan segala macam," kata Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Pemerintah daerah memastikan program bantuan pangan tepat sasaran untuk masyarakat kategori desil 1 hingga 4.

"Nah, jadi harapan kita dengan bantuan ini, khususnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 yang kategori tidak mampu, itu akan terbantu sekali. Harapan kita sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang kesulitan pangan," kata Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Bupati Kotim juga mengingatkan secara khusus agar beras bantuan tidak disalahgunakan untuk keperluan non-pokok.

"Jangan sampai beras yang diterima tiga sak atau 30 kilogram ini dijual untuk membeli kebutuhan yang bukan pokok. Misalnya rokok. Tolong menjadi perhatian, terutama ibu-ibu, jangan sampai beras bantuan dijual hanya untuk ditukar rokok oleh suaminya," kata Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Kepastian jaminan kebutuhan dasar di rumah dinilai menjadi prioritas utama ketahanan keluarga.

"Kalau berasnya sudah ada, kita tenang di rumah, anak-anak kita tidak akan kelaparan. Kalau lauk bisa dicari sesuai kondisi. Tapi kalau beras tidak ada, tentu kita yang akan pusing," ujar Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Pembagian secara berkala diantisipasi agar penerima tidak kehabisan stok sebelum periode bantuan berikutnya.

"Jangan karena menerima tiga sak sekaligus kemudian 10 kilogram dijual dan sisanya digunakan. Pemerintah sudah berusaha mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat, jadi bantuan ini harus benar-benar dimanfaatkan," kata Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Pasokan energi juga ditambah melalui pengajuan kuota ekstra elpiji 3 kilogram kepada Kementerian ESDM.

"Saya sudah mengajukan sekitar satu bulan lalu dan berdasarkan informasi dari Dirjen Migas sudah disetujui. Insyaallah ada penambahan 9.000 tabung untuk enam kecamatan," kata Halikinnor, Bupati Kotawaringin Timur.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur menyiapkan skema evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pasar murah mendatang.

"Salah satu poin yang memang saya evaluasi. Dari GPM yang kami laksanakan tahun ini, sehingga kemungkinan tahun depan polanya akan sedikit berubah karena kalau saya lihat ini kurang masif," kata Yephi Hartady Periyanto, Kepala DPKP Kotim.

Pemerintah berencana memberikan intervensi harga guna membantu akses pemasaran bagi para petani lokal.

"Ke depan ini ada harapan GPM benar-benar membantu produsen lokal untuk bisa menyalurkan barangnya. Kalau mereka terkendala harga, pemerintah mungkin nanti dari GPM bisa memberikan subsidi," ujar Yephi Hartady Periyanto, Kepala DPKP Kotim.

Skema subsidi diarahkan agar harga jual komoditas tetap terjangkau tanpa merugikan pelaku usaha lokal.

"Supaya harganya tetap di HET, harganya tetap bersaing, produsen kita tidak dirugikan, masyarakat juga jangan sampai membeli barang dengan harga yang mahal," kata Yephi Hartady Periyanto, Kepala DPKP Kotim.

Pelibatan asosiasi pertanian dan peternakan diperluas untuk memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok seperti daging dan telur.

"Kita baru mulai mencoba merangkul teman-teman dari KTNA, Tani Merdeka, kemudian sekarang ada asosiasi petelur dan asosiasi pemotong ayam," tutur Yephi Hartady Periyanto, Kepala DPKP Kotim.

Pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk mempertemukan langsung produsen dengan konsumen secara efisien.

"Jadi itu yang mau kita rangkul ke depan supaya GPM ini lebih banyak melibatkan mereka dan kita memfasilitasi mereka. Semacam pasar dadakan sebenarnya, cuma harga bisa kita tekan," kata Yephi Hartady Periyanto, Kepala DPKP Kotim.

Pemotongan jalur distribusi diharapkan mampu menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

"Dengan memotong rantai distribusi maka diharapkan harga yang diterima masyarakat bisa lebih murah. Karena tujuan kita menggelar kegiatan ini untuk membantu masyarakat dan demi stabilitas harga pangan maupun inflasi tetap terjaga," ucap Yephi Hartady Periyanto, Kepala DPKP Kotim.

Kondisi inflasi pangan saat ini dilaporkan masih dalam kendali tanpa ada lonjakan drastis pada komoditas utama.

"Sebenarnya kalau tinggi banget tidak. Tidak dalam artian ada kenaikan harga ekstrem," kata Yephi Hartady Periyanto, Kepala DPKP Kotim.

Di lain pihak, pemerintah daerah mengevaluasi keaktifan jajaran kecamatan dalam memfasilitasi kebutuhan air di wilayah masing-masing.

"Terkait masalah kekeringan ini saya melihat ada kurang aktifnya camat turun melihat ke desa sehingga dari RT maupun kepala desa, lebih mudah menghubungi nomor wakil bupati meminta bantuan," kata Irawati, Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Hampir seluruh desa di kawasan pesisir selatan memerlukan pasokan air bersih secara kontinu selama musim kemarau.

"Menurut mereka, lebih mudah menghubungi wakil bupati dibanding menghubungi camat. Kekeringan ini tidak hanya terjadi di satu atau dua desa, tetapi hampir di semua desa di wilayah selatan, termasuk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, khususnya yang belum terjangkau PDAM," ujar Irawati, Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Hambatan transportasi sungai di Kecamatan Pulau Hanaut memerlukan pengadaan moda transportasi air berkapasitas besar.

"Camat Pulau Hanaut aktif mendorong kepala desa agar menyiapkan kapal besar dan juga profil tank atau tandon air, tetapi karena kendala anggaran sehingga kepala desa hanya bisa pasrah dihujat masyarakatnya karena memang tidak bisa menyewa kapal besar," kata Irawati, Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Pemerintah daerah mengimbau seluruh pihak untuk memfokuskan penanganan pada ancaman kekeringan dan kebakaran lahan.

"Yang kita hadapi saat ini bukan cuma karhutla (kebakaran hutan dan lahan), tetapi juga kekeringan dan kesulitan air bersih. Mari kita tangani semuanya," kata Irawati, Wakil Bupati Kotawaringin Timur.