Pemerintah Pangkas Kuota BBM Subsidisedi Tahun Depan

Pemerintah berencana memotong alokasi BBM subsidi secara signifikan untuk tahun mendatang hingga tersisa 20,09 juta kiloliter (KL). Penurunan drastis ini dilansir dari Detik Finance, mengingat volume tahun ini masih berada di kisaran 48 juta KL.

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa langkah pembatasan penyaluran menjadi penyebab utama pengurangan kuota tersebut. Kebijakan pembatasan ini diprioritaskan untuk jenis BBM Pertalite.

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto menyatakan bahwa koordinasi awal mengenai langkah pengendalian subsidi sudah berjalan. Rencana pengetatan tersebut melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," beber Ferry di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Ferry mengonfirmasi keterkaitan pembatasan ini terhadap alokasi anggaran subsidi mendatang. "Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tuturnya menegaskan.

Pembatasan konsumen Pertalite ini ditujukan demi menjamin efisiensi penyaluran bantuan pemerintah. Meskipun regulasi diperketat, pemerintah menjamin harga jual Pertalite tidak mengalami kenaikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa langkah ini merupakan amanat legislatif. DPR meminta agar alokasi subsidi BBM difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Pertamina sendiri telah menyiapkan kajian teknis untuk mendukung skema penyaluran yang presisi. Pemerintah juga bakal menerapkan mekanisme pembatasan Pertalite secara bertahap guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.

Langkah pengendalian ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menginginkan agar alokasi belanja subsidi dinikmati oleh kalangan yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya koreksi atas ketimpangan distribusi BBM subsidi saat ini. Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi masih menikmati fasilitas harga khusus tersebut.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.