Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite dan Pastikan Harga Tak Naik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan kajian terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10. Kebijakan ini disiapkan guna memastikan penyaluran subsidi energi dapat berjalan tepat sasaran.

Seperti dilansir dari Detik Finance, kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (31/8/2026). Langkah validasi data desil kini menjadi prioritas utama pemerintah sebelum mengimplementasikan aturan pembatasan tersebut.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Evaluasi terhadap data desil perekonomian masyarakat terus dilakukan agar proses pembatasan bagi kelompok mampu tidak melukai penerima yang berhak. Pemerintah berupaya mencegah terjadinya kesalahan pemilahan data saat skema penyaluran baru mulai diterapkan di lapangan.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," terang Bahlil.

Selain pembenahan data desil, Kementerian ESDM juga memantau kalkulasi proyeksi lonjakan konsumsi Pertalite. Kenaikan permintaan BBM bersubsidi ini dipicu oleh migrasi sebagian konsumen Pertamax akibat pergerakan harga minyak mentah dunia.

"Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya kita lagi menghitung," papar Bahlil.

Meskipun perhitungan kuota tambahan masih berjalan, pemerintah menjamin stabilitas harga BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami penyesuaian tarif hingga akhir tahun.

"Tapi apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan. Sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tapi kalau untuk harga BBM non-subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar," tegasnya.