Pemerintah Naikkan Anggaran Pendidikan 2027 Rp820,9 Triliun

Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Kenaikan alokasi dana pendidikan tersebut tercatat melonjak 13,9 persen apabila dibandingkan dengan outlook anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun. Meskipun nilai anggaran mengalami peningkatan cukup signifikan, pemerintah mengonfirmasi bahwa kebijakan penyesuaian atau kenaikan gaji guru belum masuk dalam rencana pelaksanaan pada tahun 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mengenai kepastian rencana penyesuaian gaji tenaga pendidik untuk tahun anggaran mendatang.

"Enggak," kata Purbaya saat ditanya apakah kenaikan anggaran pendidikan akan diikuti kenaikan gaji guru, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, baru-baru ini.

Pemerintah masih terus memantau ketersediaan cadangan fiskal serta urgensi kebutuhan selama masa tenggat penyusunan dan pengalokasian anggaran.

"Belum, belum, belum diumumkan. Tapi bukan berarti enggak mungkin. Kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau memang mungkin saya punya uang lebih dan emang dibutuhkan, kita bisa tambah juga. Tapi sekarang belum direncanakan," ujar Purbaya.

Penetapan besaran dana tersebut sekaligus memenuhi ketentuan konstitusi terkait alokasi minimum anggaran sektor pendidikan nasional.

"Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Itu akan kita implementasikan pada 2027," kata Purbaya dalam konferensi pers.

Anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun tersebut direncanakan untuk membiayai Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Dana tersebut juga disiapkan untuk tunjangan profesi guru (TPG) bagi 1,3 juta guru non-PNS dan 1,7 juta guru ASN daerah, tambahan penghasilan (Tamsil) bagi 20.700 guru ASN daerah, kelanjutan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, dan BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.

Selain itu, pengalokasian dana difokuskan pada pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, 100 Sekolah Rakyat, operasional 166 Sekolah Rakyat, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, beasiswa LPDP, serta operasional 148 museum dan taman budaya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dialokasikan dalam anggaran pendidikan ini dengan anggaran sementara sebesar Rp240 triliun untuk 70 juta penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengomentari penetapan alokasi besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"240 sementara ya, nanti kita lihat," kata Zulhas saat ditanya mengenai anggaran MBG 2027, dalam kesempatan yang sama.

Tren alokasi dana pendidikan terus mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp513,4 triliun pada 2023, Rp569,1 triliun pada 2024, Rp656,6 triliun pada 2025, hingga outlook Rp720,8 triliun pada 2026.