Pemerintah Gelontorkan Rp 20,5 Triliun untuk Atasi Krisis Keuangan Daerah

Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp 20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dilansir dari Detik Finance.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terdapat 79 pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dengan total dana sekitar Rp 14 triliun.

Tito menyebutkan bahwa dana Rp 3,5 triliun cukup untuk menutupi masalah pembayaran gaji saat ini, namun untuk memperkuat keuangan daerah agar masalah gaji tidak berulang diperlukan tambahan Rp 14 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebutuhan sebenarnya mencapai Rp 20 triliun.

"Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau nggak salah hampir Rp 3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp 14 triliunan. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," ujar Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Meski banyak pemerintah daerah meminta tambahan dana, Tito memetakan sebagian masih dapat menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan efisiensi anggaran untuk membayar gaji. Namun 79 daerah memang benar-benar membutuhkan bantuan tambahan dari pusat.

Kementerian Keuangan menyatakan dana Rp 20,5 triliun akan segera disalurkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan pembayaran gaji tepat waktu.

"Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya," terang Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Penyaluran dana ditargetkan mulai paling lambat pekan depan, dengan proses administrasi yang tengah diselesaikan agar dana cepat diterima pemerintah daerah.

"Rp 20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," ujar Purbaya.