Pemerintah Evaluasi Program Capaian Pangan dan Evaluasi MBG

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan evaluasi capaian program pemerintah di sektor pangan serta sejumlah kendala pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di Jakarta pada Rabu (12/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Zulkifli Hasan membeberkan bahwa sektor pangan mengalami kemajuan pesat dengan menghentikan impor beras konsumsi dan garam konsumsi. Kondisi ini berbalik dari tahun 2024 yang mencatat impor beras mencapai 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, kedelai 3 juta ton, dan sapi 1 juta ekor.

Pemerintah mencatat surplus beras nasional dan penghentian impor garam untuk kebutuhan konsumsi masyarakat pada tahun ini.

"Nah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil," ujar Zulhas dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di JB Tower, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Pemerintah juga menyoroti adanya kendala penyelewengan dalam penyaluran program Makanan Bergizi Gratis yang kini sedang diselesaikan melalui jalur hukum.

"Tapi ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan.

Ya, untuk kita tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini kasih waktu kita akan selesaikan," ujarnya.

Pemerintah turut mengevaluasi rencana pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menemui hambatan lokasi penempatan di wilayah pegunungan.

"Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa.

Kita akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil," ujarnya.

Upaya perbaikan juga diarahkan pada peningkatan nilai tukar nelayan yang saat ini berada di angka 103,9 agar bisa mencapai target 120, sementara nilai tukar petani karbohidrat telah naik dari 116 menjadi 127.

"Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih, Pak Raja Juli.

Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk membenahi seluruh program yang belum berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

"Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki gitu," sambungnya.