Zulkifli Hasan Evaluasi Capaian dan Masalah Program Pangan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan evaluasi pelaksanaan program pemerintah yang telah berjalan hampir dua tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (12/8/2026). Dilansir dari Detik Finance, ia menegaskan beberapa program sektor pangan berhasil menghentikan impor, meski sejumlah program lain masih menghadapi kendala operasional.

Sektor pangan mencatatkan keberhasilan pada penghentian impor beras dan garam konsumsi. Capaian ini menjadi perubahan signifikan dibanding tahun 2024, saat Indonesia masih mengimpor beras hingga 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, kedelai 3 juta ton, serta 1 juta ekor sapi.

"Nah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil," ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Di sisi lain, Zulkifli menyoroti kendala pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) akibat adanya penyelewengan. Pemerintah kini tengah melakukan pembenahan dan penertiban hukum dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.

"Tapi ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan.

Ya, untuk kita tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini kasih waktu kita akan selesaikan," ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Masalah penempatan lokasi juga ditemukan pada rencana pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, seperti unit yang dibangun di wilayah pegunungan yang sulit diakses kendaraan.

"Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa.

Kita akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil," ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah turut menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari angka 103,9 menjadi 120. Angka tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan yang sudah meningkat dari 116 ke 127.

"Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih, Pak Raja Juli.

Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya," ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki berbagai ketimpangan dan kekurangan program yang belum berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

"Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki gitu," ujar Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan.