Pakta Makkah Ubah Peta Keamanan Kawasan Timur Tengah

Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi menandatangani Mecca Joint Defence Agreement atau Pakta Makkah pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan pertahanan kolektif tersebut menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara.

Perjanjian strategis ini memuat klausul pertahanan bersama yang mirip dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Langkah ini diambil oleh Arab Saudi dan mitranya di tengah konflik Iran serta ketidakpastian jaminan keamanan dari Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezaei, menilai perjanjian keamanan trilateral ini mengisyaratkan menurunnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan.

"Amerika Serikat bilang ke mereka, 'Selamat tinggal, kami pergi'," kata Rezaei.

Rezaei menambahkan bahwa Teheran mendukung persatuan regional yang lebih luas dan mendorong keterlibatan negaranya serta Mesir. Ia juga mengungkapkan bahwa perwakilan dari negara anggota Pakta Makkah sempat menemui Iran setelah penandatanganan tersebut.

"Teman kami datang dan bilang, 'kami sudah membuat pakta, datang dan setujui'," kata Rezaei.

Di sisi lain, Kepala kantor berita parlemen Iran, Mehdi Rahim, membenarkan adanya komunikasi resmi dari pihak sekutu.

"Iran sudah menerima undangan untuk bergabung dengan Pejanjian Makkah dan masalah ini sedang ditinjau," kata Rahim.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menegaskan bahwa kesepakatan pertahanan ini murni bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk menyerang Iran maupun negara lainnya.

Dari sudut pandang Asia Selatan, mantan Komisaris Tinggi India untuk Pakistan, Ajay Bisaria, menilai pakta ini tidak akan mengubah dinamika konflik mendasar antara India dan Pakistan secara signifikan.

"Pakta Makkah tak lebih berharga dari kertas yang digunakan untuk menulisnya," kata Bisaria.

Bisaria menganggap perjanjian ini memiliki nilai yang mirip dengan kerja sama pertahanan sebelumnya.

"Pakta itu tidak banyak mengubah keadaan dibandingkan pakta pertahanan Saudi-Pakistan tahun lalu, sebuah pengaturan yang hanya terbukti memiliki nilai simbolis bagi Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Saat itu Riyadh sedang terguncang oleh rapuhnya payung keamanan Amerika," kata Bisaria.

Ia juga memproyeksikan sikap negara-negara anggota jika terjadi krisis baru di wilayah Kashmir.

"Jika terjadi lagi serangan teroris dari Pakistan, situasinya kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari Operasi Sindoor, kecuali mungkin retorika yang lebih keras," kata Bisaria.

Mengenai dukungan militer, Bisaria memperkirakan Turki dan Arab Saudi akan mengambil peran masing-masing.

"Turki akan terus memasok drone dan peralatan kepada Pakistan. Sementara itu, Saudi, alih-alih terburu-buru memosisikan diri sebagai pembela Pakistan, kemungkinan lebih memilih menawarkan jasa mereka, secara lebih vokal, sebagai mediator," kata Bisaria.

Mantan anggota Sekretariat Dewan Keamanan Nasional India, Tara Kartha, turut menyampaikan bahwa India tidak perlu merasa terancam oleh pakta trilateral tersebut.

"India tidak perlu terlalu mengkhawatirkan pakta Mekkah. Arab Saudi dan Turki nyaris tidak melihat kami sebagai pesaing strategis atau 'musuh'," kata Kartha.

Kartha menyebutkan bahwa kerja sama industri pertahanan antara Pakistan dan Turki sebenarnya sudah berjalan lama.

"Namun Pakistan dan Turki sudah memiliki hubungan pertahanan yang kuat, termasuk pengembangan bersama pesawat Kaan. Jadi, di lapangan sebenarnya tidak ada yang berubah, kecuali kemungkinan meningkatnya pendanaan bagi anggaran pertahanan Pakistan. Itu tentu masalah yang tidak mudah dihindari," kata Kartha.

Pakar strategi dari Observer Research Foundation, Harsh Pant, menyarankan agar New Delhi merespons perkembangan ini dengan memperkuat hubungan bilateral bersama Riyadh.

"Perbedaan kepentingan strategis di antara ketiga anggota dapat membatasi kekompakan pakta ini. Namun New Delhi harus memanfaatkan hubungannya sendiri dengan Riyadh untuk memperdalam kerja sama keamanan, intelijen, dan ekonomi," kata Pant.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang memantau perkembangan situasi geopolitik tersebut.

"dari perspektif keamanan nasional India serta pertimbangan mengenai perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Jaiswal.

Jaiswal menegaskan komitmen pemerintah India dalam menjaga stabilitas kawasan.

"India tetap berkomitmen penuh untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan dalam hal ini," kata Jaiswal.

Pengamat kajian internasional dari Jindal Global University, C. Raja Mohan, menilai perjanjian ini mencerminkan dinamika baru dalam arsitektur keamanan kawasan Teluk.

"Bagi India, ini seharusnya menjadi peringatan bahwa New Delhi tidak bisa terus menjadi pemain yang terutama mengandalkan diplomasi dan ekonomi di Teluk. India membutuhkan jangkauan militer yang lebih besar di kawasan itu serta hubungan keamanan dan pertahanan yang lebih dalam dan praktis dengan negara-negara Timur Tengah secara individual," kata Mohan.

Mohan menyoroti adanya kesenjangan antara kepentingan ekonomi India dan kehadiran militernya di kawasan tersebut.

"Kesenjangan antara kepentingan ekonomi India dan kehadiran militer-keamanannya yang terbatas semakin sulit diabaikan," kata Mohan.

Ia berpandangan bahwa langkah Arab Saudi ini merupakan bentuk antisipasi terhadap perubahan peta politik global.

"Saya melihatnya lebih sebagai bukti bahwa negara-negara Arab masih belum mampu membangun sistem keamanan regional yang dapat diandalkan. Yang penting, ini menunjukkan Arab Saudi sedang melakukan lindung nilai terhadap ketidakpastian mengenai keandalan payung keamanan Amerika Serikat," kata Mohan.