Pejabat Iran Berikan Tanggapan Terkait Perjanjian Pertahanan Pakta Makkah

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Mohsen Rezaei menyatakan perjanjian keamanan Pakta Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan mengindikasikan Amerika Serikat mulai ditinggalkan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah pada Sabtu (22/8/2026).

Perjanjian pertahanan trilateral tersebut resmi ditandatangani oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan pada 7 Agustus 2026. Aliansi ini memuat klausul mirip NATO, yaitu agresi terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Rezaei menyindir perubahan sikap Amerika Serikat terhadap sekutu regionalnya saat mengomentari pembentukan pakta tersebut.

"Amerika Serikat bilang ke mereka, 'Selamat tinggal, kami pergi'," kata Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran.

Pemerintah Iran menegaskan dukungannya terhadap upaya integrasi kawasan yang lebih inklusif. Rezaei menilai Teheran serta Kairo semestinya dilibatkan dalam kerja sama keamanan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa perwakilan dari negara anggota Pakta Makkah sempat menemui pihak Iran usai penandatanganan dilakukan.

"Teman kami datang dan bilang, 'kami sudah membuat pakta, datang dan setujui'," kata Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran.

Teheran sempat mempertanyakan kejelasan isi dokumen lantaran ajakan tersebut disampaikan setelah perjanjian resmi ditandatangani. Di sisi lain, parlemen Iran mengonfirmasi adanya komunikasi resmi mengenai aliansi baru ini.

"Iran sudah menerima undangan untuk bergabung dengan Pejanjian Makkah dan masalah ini sedang ditinjau," kata Mehdi Rahim, Kepala kantor berita parlemen Iran.

Laporan Al Mayadeen yang dikutip FirstPost mencatat pernyataan senada mengenai penerimaan berkas tersebut.

"Iran sudah menerima undangan untuk bergabung dengan Pakta Makkah dan masalah ini sedang ditinjau," kata Mehdi Rahimi, Kepala Khaneh Mellat parlemen Iran.

Pihak parlemen memandang pembentukan wadah pertahanan ini sebagai langkah penting bagi stabilitas kawasan.

"Karena Iran telah menyerukan hal ini sejak lama," kata Mehdi Rahimi, Kepala Khaneh Mellat parlemen Iran.

Meskipun pihak parlemen mengklaim adanya undangan, Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi. Pemerintah Turki menegaskan aliansi ini tidak ditujukan untuk menyerang pihak mana pun, termasuk Iran. Sejumlah pengamat serta Gulf Research Center menilai pakta defensif ini memperkuat diplomasi independen kawasan, sementara Israel mengkhawatirkan munculnya penyeimbang kekuatan militer baru.