Malaysia Dekati Status Negara Maju Bank Dunia Pada 2026

Pemerintah Malaysia mengklaim posisi negara tersebut kini mendekati ambang batas untuk menyandang status sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju menurut standar Bank Dunia pada Rabu (29/7/2026).

Kondisi ekonomi terkini tersebut menunjukkan pendapatan nasional Malaysia hanya berselisih 7,1 persen dari standar yang ditentukan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjelaskan bahwa pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada kuartal II 2026, dengan inflasi terkendali di tingkat 1,9 persen serta angka pengangguran sebesar 3 persen.

Pemerintah akan berupaya menjaga momentum pertumbuhan ini demi meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka lapangan kerja yang berkualitas, serta menaikkan pendapatan warga Malaysia.

"Angka-angka ini menggembirakan, tetapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi masyarakat Malaysia," kata Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Menteri Ekonomi.

Berdasarkan data resmi pemerintah, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Malaysia pada 2025 berada di angka RM 57.200 atau sekitar US$ 13.351. Angka pendapatan tersebut masih berada di bawah garis batas negara berpendapatan tinggi dari Bank Dunia yang ditetapkan sebesar US$ 14.375.

Pihak kementerian menetapkan target pertumbuhan tahunan antara 4 hingga 5 persen untuk tahun 2026 dengan sokongan dari sektor domestik, investasi swasta, ekspor, serta industri teknologi seperti pusat data dan semikonduktor.

Namun, merujuk pada Survei Ekonomi OECD: Malaysia 2026, Akmal memaparkan adanya kendala struktural berupa ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch), di mana 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak sesuai kompetensinya.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-13 (13MP), pemerintah bakal memperluas program pelatihan kejuruan, pendidikan teknik (TVET), Akademi di Industri (AII), serta kurikulum berbasis kebutuhan industri digital dan kecerdasan buatan.

"Ketika 35,6% pekerja berpendidikan tinggi tetap berada di pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak dapat mengukur keberhasilan hanya dengan jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus mengarah pada pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," kata Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Menteri Ekonomi.

Di sisi lain, perbaikan terjadi pada defisit fiskal federal Malaysia yang tercatat menyempit menjadi 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025, setelah sebelumnya berada di angka 5,5 persen pada tahun 2022.

Otoritas terkait menargetkan penurunan defisit hingga menjadi 3 persen atau bahkan lebih rendah pada tahun 2030 melalui efisiensi anggaran dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.

"Kami telah mengurangi defisit dari 5,5% menjadi 3,7% dan menargetkan 3% or lebih rendah pada tahun 2030. Konsolidasi fiskal bukan tentang menarik dukungan dari rakyat; ini tentang memastikan bahwa setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur," kata Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Menteri Ekonomi.