Pemerintah Malaysia Kaji Penggabungan Elemen GST ke Sistem SST

Pemerintah Malaysia membuka peluang untuk mereformasi rezim pajak konsumsi dengan menggabungkan sejumlah elemen Goods and Services Tax (GST) ke dalam Sales and Service Tax (SST). Kebijakan ini dirancang agar sistem perpajakan menjadi lebih progresif dan efisien tanpa memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa SST akan tetap menjadi pondasi perpajakan nasional, sementara mekanisme baru dikaji untuk mengatasi kelemahan sistem yang ada. Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah mengejar target fiskal dan mengelola biaya hidup masyarakat.

"Sebab itu kita perlu melihat bagaimana kita bisa menggabungkan kedua sistem ini untuk menemukan cara baru guna menentukan sistem perpajakan yang lebih progresif dan efisien," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. "Ini adalah tantangan besar, ini harus dilakukan. Namun ini tidak mudah... dengan meningkatnya angka kemiskinan dan peningkatannya biaya hidup."

Kementerian Keuangan Malaysia melaporkan bahwa program subsidi terarah telah menghasilkan penghematan sekitar 15,5 miliar ringgit per tahun. Penghematan tersebut membantu anggaran negara menyerap pembengkakan biaya subsidi akibat kenaikan harga energi global.

Di sisi lain, anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Lee Chean Chung, mengingatkan bahwa ketidakpastian aturan SST saat ini memicu keluhan dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Menurutnya, kerumitan pajak berpotensi menjadi beban politik bagi koalisi Pakatan Harapan menjelang Pemilu ke-16.

"PDB tampaknya berjalan baik tetapi masyarakat umum tidak merasakannya," kata Lee Chean Chung, Anggota Parlemen Petaling Jaya.

Lee menilai perubahan petunjuk teknis SST yang terlalu sering memaksa perusahaan mengeluarkan biaya ekstra untuk pelatihan staf dan penyesuaian sistem. Ia mendorong adanya diskusi yang lebih rasional terkait pemanfaatan mekanisme kredit pajak input.

"Tidak ada orang yang menyukai pajak," kata Lee Chean Chung, Anggota Parlemen Petaling Jaya. "Di antara keduanya, setidaknya GST memiliki kepastian itu."

Dukungan terhadap perbaikan mekanisme pajak juga datang dari kalangan industri. Presiden Federasi Manufaktur Malaysia (FMM), Jacob Lee Chor Kok, menyatakan bahwa penerapan kredit pajak input pada SST dapat mencegah terjadinya efek pajak berganda yang membebani rantai pasok.

"Inilah mengapa FMM melihat keunggulan dalam usulan pemerintah untuk mengintegrasikan fitur-fitur baik GST ke dalam SST, khususnya mekanisme kredit pajak input," kata Jacob Lee Chor Kok, Presiden FMM.

Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (Samenta) serta kelompok pengusaha lainnya mendesak agar reformasi pajak tidak mengganggu arus kas operasional perusahaan. Mereka mengusulkan penaikan ambang batas pendaftaran pajak tahunan serta penetapan batas waktu pengembalian restitusi pajak selama 30 hari.

"Mengingat sebagian besar bisnis telah menerapkan e-invoicing, kita juga harus memastikan fitur baru tidak mewajibkan bisnis menggandakan data transaksi yang sudah ditangkap oleh LHDN," kata Datuk William Ng, Presiden Samenta.

Presiden Samenta tersebut menambahkan bahwa keterlambatan restitusi pajak input pada era GST 2015 menjadi penyebab utama terganggunya arus kas pelaku usaha. Sementara itu, rancangan Anggaran 2027 Malaysia dijadwalkan akan dipresentasikan di parlemen pada 9 Oktober mendatang.