Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia Perlu Diperkuat

Penulis : Happy Amanda Amalia 23 Aug 2026 | 18:19 WIB

Diskusi Economic Frontline membahas masa depan independensi bank sentral di tengah fragmentasi ekonomi global, termasuk pentingnya menjaga kemandirian operasional Bank Indonesia sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. (Ist.)

JAKARTA, Investor.id — Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai perlu semakin diperkuat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, tanpa mengurangi independensi bank sentral dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Economic Frontline dengan tajuk “Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi: Menakar Tren Managed Interdependence Global dan Implikasinya terhadap Bank Indonesia”.

Diungkapkan dalam pemaparan pada Kamis (20/08/2026), kebutuhan koordinasi dinilai makin relevan seiring perubahan lanskap ekonomi global setelah krisis keuangan 2008, pandemi Covid-19, fragmentasi geopolitik, meningkatnya utang pemerintah, transisi energi, hingga kebutuhan pembiayaan kebijakan industri. Perubahan tersebut mendorong hubungan antara pemerintah dan bank sentral di berbagai negara menjadi semakin erat dan kompleks.

Fenomena itu antara lain digambarkan sebagai managed interdependence, yakni kondisi ketika bank sentral tetap independen secara hukum dan kelembagaan, tetapi koordinasi dengan pemerintah semakin intensif dalam merespons tantangan ekonomi.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa independensi bank sentral tidak seharusnya dimaknai sebagai pemisahan total dari pemerintah. Menurut ia, yang harus dipertahankan adalah operational independence, yaitu kewenangan BI untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan mandatnya.

“Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence,” ujarnya.

Fithra menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki sasaran berbeda tetapi saling berkaitan. Pemerintah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan BI berfokus menjaga stabilitas moneter.

Jika keduanya berjalan sendiri-sendiri, lanjut Fithra, kebijakan fiskal dan moneter berisiko saling berbenturan sehingga sasaran pertumbuhan maupun stabilitas tidak tercapai secara optimal.

“Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter,” tambanya.

Fithra sendiri menilai koordinasi yang makin erat tidak otomatis berarti independensi BI berkurang. Menurut ia, kolaborasi dapat terus diperkuat selama bank sentral tetap memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan moneternya.

“Independensi Bank Indonesia masih tetap terjaga,” katanya, seraya menegaskan koordinasi tidak membutuhkan peleburan BI ke dalam pemerintah maupun pengurangan kewenangan operasional bank sentral.

Inisiator Economic Frontline, Harryadin Mahardika menilai koordinasi operasional pemerintah dan bank sentral perlu diarahkan pada keselarasan antara pelaksanaan kebijakan moneter dan operasi fiskal. Koordinasi tersebut mencakup pengelolaan likuiditas oleh bank sentral, arus kas pemerintah, serta penerbitan surat utang agar tidak menimbulkan gangguan di pasar keuangan maupun pasar uang.

“Pemerintah dan BI lebih intensif dalam berkoordinasi dan bekerja sama agar bisa seiring sejalan,” ungkap Harryadin.

Meski demikian, kebutuhan memperkuat koordinasi tetap dibarengi perhatian terhadap batas independensi bank sentral.

Sementara itu, Peneliti LPEM FEB UI Teuku Muhammad Riefky Hasan mengingatkan koordinasi tidak boleh berkembang menjadi tekanan terhadap BI untuk mendukung pembiayaan program pemerintah. Pengalaman historis menunjukkan keterlibatan berlebihan bank sentral dalam pembiayaan fiskal dapat memicu tekanan inflasi.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda juga menilai ruang independensi BI perlu dipertahankan agar bank sentral tetap mampu menjalankan perannya dalam menjaga nilai tukar dan stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, perubahan sistem keuangan juga memperluas tantangan koordinasi kebijakan. Direktur Utama Nawasena Utama Capital, Prayoga Putera Utama menilai BI perlu makin memahami perkembangan aset digital, stablecoin, mata uang digital bank sentral atau CBDC, serta regulasi internasional.

Menurut dia, perkembangan aset digital tidak semata menyangkut inovasi keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas moneter dan arus modal.

Dalam konteks tersebut, penguatan koordinasi pemerintah dan BI dinilai makin penting. Namun, batas antara sinergi kebijakan dan independensi operasional tetap perlu dijaga agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras tanpa mengurangi kredibilitas bank sentral.

Editor: Happy Amanda Amalia

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Tebesar, Manufaktur Diam-diam Sedot Kredit Rp 200 Triliun

Uang Beredar Tumbuh 8,3% pada Juli 2026

BI-Rate Berpeluang Naik jika Risiko Global Kembali Memburuk

Defisit Transaksi Berjalan RI Melebar US$ 12,5 Miliar Akibat Impor Minyak

Stabilitas untuk Pertumbuhan

Macroeconomy 8 menit yang lalu Koordinasi Pemerintah dan BI Perlu Diperkuat tanpa Kurangi Independensi Koordinasi pemerintah dan BI dinilai perlu diperkuat menghadapi tekanan global tanpa mengurangi independensi kebijakan moneter.

Finance 16 menit yang lalu Pindar Didorong Jawab Kebutuhan Masyarakat dan UMKM Daerah Pindar didorong menjawab kebutuhan masyarakat dan UMKM di daerah. Ini ditegaskan KrediOne.

Market 27 menit yang lalu Prediksi Harga Emas Antam (ANTM) Senin 24 Agustus 2026 Harga emas Antam (ANTM) diprediksi bergerak menguat ke level ini pada Senin, 24 Agustus 2026.

Lifestyle 56 menit yang lalu Merdeka Run Hidupkan Sport Tourism Ponorogo Konsep sport tourism akan terus dikembangkan di Ponorogo agar peserta tidak hanya datang untuk berlomba, tetapi juga menikmati destinasi.