Solikin Juhro Tawarkan Konsep Semangka Nusantara dalam Uji Kelayakan BI

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menawarkan konsep gabungan antara Undang-Undang BI dan pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo atau Sumitronomics saat uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Penggabungan kerangka pemikiran tersebut dinilai sejalan dengan peran bank sentral dalam mendukung stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil serta pembukaan lapangan kerja, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Solikin menjelaskan bahwa landasan kebijakan ini berakar pada konstitusi dan pemikiran tokoh ekonomi nasional untuk memperkuat perekonomian berbasis kekeluargaan.

"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian saya padukan dengan pemikiran bangsawan ekonomi kita, Bapak Sumitro, yaitu Sumitronomics yang menjangkar kepada tiga aspek kebijakan, yaitu stabilitas yang dinamis, pertumbuhan yang tinggi, dan ekonomi kerakyatan," ungkap Solikin.

Menurutnya, kebijakan bank sentral yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi bukan merupakan penyimpangan dari fungsi BI, melainkan bentuk pelaksanaan mandat secara utuh.

"Dalam praktik kebijakan kita sering dihadapkan kepada dilema, seolah-olah terdapat pilihan yang dilematis, mau pertumbuhan atau stabilitas, mau inklusif atau efisiensi. Saya berpandangan bahwa framing tersebut perlu kita luruskan bersama," tegas Solikin.

Guna menunjang Asta Cita, ia memperkenalkan konsep SEMANGKA Nusantara yang memuat delapan strategi kebijakan mendasar, mulai dari stabilitas dinamis, efektivitas kebijakan moneter pro pasar, makroprudensial adaptif, hingga percepatan pendalaman pasar keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran.

"Pada akhirnya, salah satu yang terpenting adalah bahwa BI tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah, DPR RI khususnya Komisi XI, KSSK, industri dan masyarakat, akan terus kami perkuat ke depan. Sinergi bukan berarti mengaburkan makna independensi dan tatanan kelembagaan masing-masing institusi," pungkas Solikin.