Pemerintah Siapkan Insentif Motor Listrik dan Skema Tukar Tambah

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk mendanai insentif pembelian sepeda motor listrik dalam negeri senilai Rp 3 juta per unit dengan target satu juta unit. Kebijakan ini beriringan dengan kajian skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik guna mengurangi subsidi BBM nasional.

Target penyaluran insentif hingga satu juta unit diproyeksikan tidak akan habis pada 2026 akibat keterbatasan kapasitas produksi industri dalam negeri. Realisasi penjualan yang memanfaatkan fasilitas tersebut diperkirakan hanya mencapai sekitar 100.000 unit hingga akhir tahun.

Hingga April 2026, data Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua dan tiga mencapai 242.909 unit. Jumlah ini berpotensi tumbuh seiring peluncuran motor listrik nasional (molinas) oleh Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alva, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026), di mana PT Electra Mobilitas Indonesia bersiap memproduksi hingga 20.000 unit tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa alokasi anggaran Rp 3 triliun tersebut lebih rendah dari rencana awal yang mencapai Rp 5 triliun.

"Oh iya, itu programnya. Sama. Jadi satu juta itu pasti enggak habis tahun ini kalau kita lihat," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Purbaya menyebutkan bahwa kendala utama pencapaian target terletak pada kapasitas produksi pabrikan lokal yang masih terbatas.

"Itu masih kita lihat apakah daya serapnya cukup tahun ini untuk menyerap semua uang itu. Kayaknya sih enggak. Kapasitas produksi sepeda motor nasional belum sampai satu juta. Ada yang cuma 20.000 (per pabrik per tahun)," kata Purbaya.

Pemerintah memperkirakan penyerapan dana bantuan subsidi tersebut tidak akan mencapai batas maksimal hingga penutupan tahun anggaran.

"Saya pikir paling (optimal serapan insentif) 100.000 (unit) sampai akhir tahun," ujarnya.

Merespons hal tersebut, PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Riniwaty Sinaga menyatakan industri siap mengikuti kebijakan pemerintah, namun memerlukan kepastian waktu pelaksanaan.

"Bagi kami, (kebijakan) itu adalah satu kepastian. Ada Rp 3 juta, kapan? Kalau diumumkan, kami tinggal mengikuti kapan mulai dijalankan," ujarnya setelah diskusi Big Industrial Insight di Bisnis Indonesia, Kamis (20/8/2026).

Riniwaty menilai penurunan nilai bantuan dari sebelumnya Rp 5 juta menjadi Rp 3 juta mempengaruhi keterjangkauan harga bagi konsumen. Pelaksanaan yang terlalu dekat dengan akhir tahun juga berpotensi mengurangi efektivitasnya.

"Kalau September (2026) baru dijalankan, rasanya tidak efektif. Karena proses bantuan pembelian itu ada administrasi yang harus dilakukan di awal ataupun di akhir dengan mata anggaran tahun ini juga untuk penyelesaiannya," katanya.

Ia menekankan bahwa kepastian regulasi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan investasi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Yang paling penting bagi kami adalah kepastian kebijakan. Kepastian kebijakan inilah yang membuat investasi yang dilakukan industri itu bisa konsisten," katanya.

Riniwaty menyoroti pentingnya membangun ekosistem industri yang inklusif untuk memanfaatkan potensi pasar domestik sebesar 6,4 juta unit motor baru per tahun.

"Peluang motor listrik nasional itu bukan bicara merek, tipe, atau satu pabrik, tetapi bicara platform dan ekosistem. Ini yang kami tunggu," kata Riniwaty.

Selain program bantuan pembelian, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transisi melalui opsi penghematan biaya operasional dan wacana pengenaan pajak karbon di masa depan.

"Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan pakai motor bensin, penghematannya minimal 50 persen, pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin, karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax.

Di kota-kota besar, seperti di Beijing, enggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja, yang, yang masih masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya," kata Prabowo.

Presiden menegaskan pemerintah sedang mematangkan mekanisme peralihan bagi pemilik kendaraan konvensional.

"Tapi, tenang saja. Kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa, bisa tukar tambah.

Kau setor motor yang lama dapat motor baru. Ya, tambah dikit, lah. Iya, kan?

Kalau TNI Polri maunya enggak bayar saja terus," ungkap Prabowo lagi.

Mengenai gagasan tersebut, Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi menilai skema tukar tambah dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi populasi kendaraan bensin sekaligus menekan beban subsidi BBM.

"Ya memang kan tadi Presiden menyampaikan menyangkut masalah besarnya biaya subsidi BBM yang amat banyak dialokasikan. Nah artinya untuk mengurangi subsidi BBM itu berarti kan ada disampaikan juga oleh Pak Presiden tadi menyangkut masalah ya tukar tambah atau trade-in," ujar Budi dilansir dari CNBC Indonesia, Minggu (23/8/2026).

Budi menambahkan bahwa mekanisme penilaian harga kendaraan lama harus transparan agar memudahkan masyarakat melakukan kalkulasi pembiayaan.

"Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi.

Ia menyarankan agar kendaraan bensin yang ditukarkan tidak lagi dijual ke pasar bekas untuk menjamin penurunan konsumsi BBM.

"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang kan intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," ujar Budi.