Inaplas Desak Pemerintah Atasi Banjir Impor Bahan Baku Plastik Asal China

Sektor petrokimia hulu nasional kini mulai tertekan akibat banjir pasokan bahan baku plastik impor asal China yang diduga kuat menerapkan praktik dumping. Seperti dilaporkan oleh Investor Daily, kebijakan pengamanan perdagangan yang tegas sangat dibutuhkan agar industri dalam negeri tidak semakin kehilangan daya saing.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menegaskan bahwa pemerintah harus segera turun tangan mengambil langkah penyelamatan tersebut.

"Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," kata Fajar kepada wartawan di Jakarta.

Produsen petrokimia nasional kian tertekan karena menyempitnya ruang untuk menjaga margin keuntungan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya energi yang terus membayangi industri, sehingga daya saing produk dalam negeri semakin merosot.

"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$ 13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri," kata Fajar.

Tekanan ini melanda saat ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih sangat tinggi, menjadikannya target empuk bagi produk asing murah. Situasi ini kian memburuk akibat pergeseran arus dagang global yang memicu lonjakan ekspor dari China ke pasar domestik.

"Permintaan PE di Indonesia sekitar 2 juta ton, sementara pasokan dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton sehingga masih ada impor sekitar 800-900 ribu ton. Untuk PP, kebutuhan mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan domestik baru sekitar 900.000 ton sehingga impor masih sekitar 1,2 juta ton," kata Fajar.

Masuknya produk impor dengan harga rendah juga mulai memengaruhi aktivitas industri. Sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional meski belum melakukan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya turut dirasakan sektor pendukung seperti logistik hingga jasa bongkar muat.

Inaplas menilai birokrasi dan koordinasi antar-lembaga yang lambat menjadi penghambat utama dalam pengajuan instrumen anti-dumping. Proses ini membutuhkan data resmi yang kuat serta sinergi lintas kementerian.

"Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu. Koordinasi antar kementerian, akses data dari BPS maupun Bea Cukai, hingga proses di komite anti-dumping harus dipercepat. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan," ujar Fajar.

Biaya energi juga menjadi tantangan besar bagi industri petrokimia. Selain bahan baku yang menyumbang porsi terbesar biaya produksi, harga gas dinilai ikut menentukan kemampuan produsen nasional bersaing dengan produk impor. Apabila praktik dumping ini terus dibiarkan, para investor diprediksi akan menunda rencana investasi baru mereka hingga setelah tahun 2030, yang pada akhirnya akan merusak iklim investasi sekaligus merontokkan industri petrokimia nasional yang sudah ada.