Pemerintah Didesak Harmonisasi Tarif Impor Industri Petrokimia

Pemerintah didesak untuk membenahi dan meyelaraskan struktur tarif impor antara bahan baku serta produk jadi demi menjaga daya saing industri petrokimia domestik. Langkah penyesuaian ini dinilai mendesak usai maraknya ancaman gangguan pasokan nafta akibat konflik Middle East serta tingginya lonjakan produk impor, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Rabu (29/7/2026). Lonjakan impor sektor ini tercatat cukup signifikan dalam catatan resmi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor plastik serta barang dari plastik sepanjang Januari hingga Mei 2026 sudah menembus angka US$ 4,92 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 15,83% ketimbang periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kesenjangan struktur tarif yang terjadi selama ini dinilai sangat memberatkan para pelaku usaha manufaktur dalam negeri. Ekonom Core Indonesia Mohammad Faisal memaparkan bahwa kondisi tarif impor untuk barang jadi yang justru lebih rendah ketimbang bahan bakunya membuat industri lokal kalah bersaing.

"Hal yang biasa terjadi adalah tarif impor bahan baku lebih tinggi dibandingkan produk jadi. Ini menyulitkan industri dalam negeri karena ketika memproduksi harus bersaing dengan barang jadi impor yang tarifnya lebih rendah," kata Faisal, Ekonom Core Indonesia.

Kebijakan pembebasan insentif bea masuk impor 0% untuk LPG dan bahan baku plastik yang diterapkan pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan menyeluruh. Faisal menegaskan bahwa evaluasi tarif ini harus tetap memperhitungkan kesiapan sektor petrokimia hulu agar mampu menyokong industri hilir secara berkelanjutan. "Jadi, perlu dilihat juga sektor hulunya. Kalau industri petrokimia dalam negeri sudah mampu memproduksi bahan baku tertentu, kebijakannya harus mendukung rantai industri dari hulu sampai hilir," ujar Faisal, Ekonom Core Indonesia.