PDIP Bantah Tudingan Tunggangi Demonstrasi dan Ingatkan Otoritarianisme

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tudingan yang menyebut partainya sebagai dalang rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah selama setahun terakhir, saat menghadiri ujian disertasi di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (20/7/2026).

Hasto menilai tuduhan tersebut sengaja dihembuskan oleh lingkaran kekuasaan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama serta menutupi kelemahan tata kelola pemerintahan.

"Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahannya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga yang saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Politisi PDIP tersebut lantas membandingkan pola pencarian kambing hitam ini dengan peristiwa kelam Kudatuli pada 27 Juli 1996 silam.

"Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam," ujar Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, fenomena tersebut diiringi dengan tindakan represif terhadap pihak-pihak kritis demi mempertahankan posisi penguasa.

"Tentang politik kambing hitam itu kan juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivis," ucap Hasto Kristiyanto.

Ia menekankan bahwa muara dari gejolak politik ini berasal dari kegagalan negara dalam menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi kekuasaan.

"Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena power tends to corrupt. Nah, itulah yang kemudian terjadi," tambah Hasto Kristiyanto.

Selain membantah keterlibatan partai dalam gelombang unjuk rasa, Hasto menyoroti penurunan kualitas demokrasi di Indonesia berdasarkan riset V-Dem Institute.

"Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan otoritarian legalism. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan," ujar Hasto Kristiyanto.

Guncangan terhadap tatanan demokrasi saat ini dinilainya lebih banyak didorong oleh perubahan perilaku internal para pemegang kekuasaan dibanding faktor eksternal.

"Contohnya peristiwa pertarungan perang dingin 65 itu menyebabkan PKI dibubarkan. Itu external shock. Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek political behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik," ujar Hasto Kristiyanto.

Hasto juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparat dan institusi negara dalam pelaksanaan pemilu agar kedaulatan rakyat tidak tercederai.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu tidak boleh diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, karena hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat," ujar Hasto Kristiyanto.

Ia menambahkan bahwa campur tangan penguasa dalam kompetisi politik berisiko menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokratis secara keseluruhan.

"Ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam kompetisi politik, yang rusak bukan hanya satu partai atau satu peserta pemilu, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri," tegas Hasto Kristiyanto.

Ancaman terhadap demokrasi masa kini, lanjut Hasto, hadir lewat pembatasan ruang publik, penyempitan kebebasan berekspresi, serta pelemahan masyarakat sipil secara halus.

"Otoritarianisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia dapat muncul melalui pembatasan ruang kritik, pelemahan masyarakat sipil, penggunaan hukum secara selektif, kontrol terhadap ruang publik, hingga penyempitan kebebasan berekspresi," tutur Hasto Kristiyanto.

Ia mengingatkan kembali bahwa seluruh struktur kekuasaan otoriter pada akhirnya akan runtuh ketika berhadapan dengan gerakan dan kesadaran rakyat.

"Itu ternyata kan tidak mampu berhadapan dengan kekuatan rakyat," kata Hasto Kristiyanto.

PDI Perjuangan pun menjadikan momentum sejarah untuk terus menyuarakan bahaya dari praktik kekuasaan yang menindas bagi masa depan bangsa.

"Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan," ujar Hasto Kristiyanto.