Gerindra dan PAN Respons Sikap PDIP Tetap di Luar Kabinet

Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional merespons keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memilih untuk tidak memasukkan partainya ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Megawati saat menghadiri acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Senin, 10 Agustus 2026.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai keberadaan kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintahan sangat krusial untuk menjalankan fungsi kontrol agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.

"Dalam demokrasi, keberadaan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan sehat, sehingga pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas," ujar Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong.

Bahtra menegaskan bahwa perbedaan posisi politik tidak memutus tali silaturahmi maupun komunikasi antara Prabowo dan Megawati yang memiliki sejarah persahabatan panjang.

"Keduanya tentu memiliki persahabatan yang kuat, dan tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Bagi kami, perbedaan posisi politik tidak harus menghilangkan komunikasi, persahabatan, maupun rasa saling menghormati di antara para tokoh bangsa," jelas Bahtra Banong.

Pihak Gerindra menekankan bahwa konsentrasi utama pemerintah saat ini adalah merealisasikan seluruh program kerja strategis demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kekuatan politik tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan yang bersifat jangka pendek," imbuh Bahtra Banong.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan kesepahamannya dengan pandangan Megawati terkait konsep sistem tata negara di Indonesia.

"PAN sepakat dengan pemikiran PDIP dan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia, secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer. Yang ada itu partai politik yang mendukung pemerintah atau tidak bergabung dalam kabinet di pemerintahan," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Viva menambahkan bahwa dalam teori demokrasi modern, keberadaan pihak pengawas diperlukan agar pemerintahan yang kuat tidak mengalami penyalahgunaan kekuasaan.

"Secara praktik empiris, itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan. Secara filosofis, demokrasi tidak menghendaki semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan," ujar Viva Yoga Mauladi.

Menurut PAN, partai yang memilih berada di luar jajaran menteri bukan diartikan sebagai lawan, melainkan instrumen penting untuk mengawal jalannya kebijakan publik.

"Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking). Dalam teori demokrasi modern, pemerintah yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," tambah Viva Yoga Mauladi.

PAN juga memandang posisi PDIP di luar kabinet sebagai bentuk partisipasi politik yang menjalankan fungsi koreksi demi kepentingan masyarakat luas.

"Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," katanya Viva Yoga Mauladi.

Peran tersebut dinilai PAN akan memposisikan PDIP secara strategis dalam menyeimbangkan roda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Di situlah posisi PDI Perjuangan dalam politik, yakni sebagai kekuatan 'oposisi konstruktif' yang tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan fungsi check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat," tambahnya Viva Yoga Mauladi.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dirinya telah bertatap muka secara langsung dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan sikap resmi PDIP.

"Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, ‘saya tidak akan’, ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet pak, terima kasih banget," kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu juga menekankan agar publik tidak keliru dalam mengartikan posisi politik PDIP di bawah kepemimpinannya.

"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang', dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu! enak saja!'" kata Megawati Soekarnoputri melanjutkan.

Megawati menyesalkan adanya tuduhan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk para buzzer, yang dinilainya tidak memahami konsep sistem presidensial.

"Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', ini si buzzer, nggak pernah baca dia, eh iya dong, kenapa nggak boleh?" ujarnya Megawati Soekarnoputri.

Ia meminta masyarakat membaca aturan konstitusi guna memahami bahwa istilah oposisi dan koalisi sebenarnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan parlementer.

"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati Soekarnoputri saat pidato di acara tersebut.

Ia juga menegaskan ketidaksetujuannya terhadap stigma oposisi yang terus disematkan kepada partainya oleh pihak-pihak yang tidak paham hukum tata negara.

"Silakan baca kalau tidak percaya. Baca jangan g** gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b**, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," ucap Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan ini meluruskan bahwa PDIP memilih untuk berada di luar struktur kabinet tanpa bermaksud menjadi oposisi formal seperti dalam sistem parlementer.