PDIP Tegaskan Tetap Menjadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih tetap konsisten berada di luar barisan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi menjaga fungsi kontrol dan mekanisme penyeimbang demokrasi di Indonesia.

Sikap politik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo pada Jumat, 24 Juli 2026, merespons pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut PDIP memiliki pandangan serta hati yang sama dengan pemerintah.

Ganjar menilai kesamaan semangat kebangsaan dan cita-cita dalam menjalankan amanat undang-undang tidak serta-merta mengharuskan seluruh partai politik melebur dalam satu koalisi pemerintahan.

"Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan. Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," kata Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Menurut Ganjar, keberadaan kekuatan penyeimbang sangat krusial dalam sistem demokrasi agar kekuasaan tetap terkontrol dan tidak mengarah pada otoritarianisme.

"Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak," ujar Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Meskipun berada di luar struktur koalisi, PDIP menegaskan tetap menaruh rasa hormat kepada kepemimpinan Prabowo Subianto selaku kepala negara pilihan rakyat.

"Karena itu, posisi PDI Perjuangan hari ini sudah jelas. Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten," ujar Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Ia menambahkan bahwa kritik konstruktif yang dialayangkan PDIP bertujuan memastikan seluruh kebijakan negara tetap berada pada koridor konstitusional.

"Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab," ujar Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Penetapan arah politik partai berlambang banteng tersebut dipastikan independen dari penawaran kekuasaan.

"Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," kata Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus membenarkan adanya kesamaan perhatian antara PDIP dan Presiden Prabowo, khususnya mengenai isu-isu krusial seperti penanganan gizi buruk.

"Misalnya, sejak lama PDI Perjuangan dan Ibu Megawati selalu bersuara dan memperjuangkan pemberantasan gizi buruk (stunting) pada anak dan ibu hamil. PDI Perjuangan juga sangat peduli dengan isu pendidikan, ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan pedesaan? Kedaulatan pangan, pemberdayaan nelayan/pesisir serta banyak lainnya," kata Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Deddy menekankan bahwa dukungan terhadap program kerakyatan justru akan jauh lebih efektif apabila disalurkan dari luar pemerintahan.

"Oleh karena isu-isu itu semua sangat vital, PDI Perjuangan merasa perlu untuk terus memberikan saran dan pikiran untuk memastikan berbagai program yang ada bisa berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Dan posisi terbaik dalam mendukung berbagai program tersebut hanya akan efektif jika PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang," kata Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Ia menyebut peran penyeimbang merupakan tanggung jawab sejarah partai untuk tetap objektif dalam menilai kinerja pemerintah.

"Bagi kami dalam situasi seperti ini menjadi kekuatan penyeimbang adalah posisi yang merupakan sebuah tanggung jawab sejarah. Terhadap semua kebijakan dan program yang baik kami akan selalu bersama Pemerintah. Tetapi terhadap hal-hal yang berbeda kami akan selalu mengingatkan dan menyampaikan kritik," kata Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Pernyataan internal PDIP ini menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 23 Juli 2026.

"Jadi saudara-saudara, bersaing itu baik. Bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah, nggak masalah. Nanti juga bergabung lagi," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa PDIP sebenarnya memiliki pandangan mendasar yang sejalan dengan pemerintahannya.

"PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita, benar, coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.