Gatot Nurmantyo Soroti Meritokrasi TNI dan Pertahanan Nasional

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan penegakan sistem meritokrasi di tubuh TNI dan penguatan pertahanan nirmiliter menjadi pilar utama penjagaan kedaulatan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi virtual Indonesia Strategic and Defence Studies pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Gatot menilai penempatan jabatan strategis di militer harus didasarkan pada rekam jejak prestasi, kapabilitas, moral, etika, pendidikan, serta pengalaman lapangan. Pengabaian terhadap prinsip tersebut dinilai dapat merusak profesionalisme, meruntuhkan netralitas, dan memicu demoralisasi di kalangan prajurit.

Sistem kepemimpinan militer yang mengesampingkan kualitas individu berisiko merusak kepercayaan internal terhadap keadilan organisasi.

"Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI," ujar Gatot dalam webinar "Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab", dengan tema "81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) pada Rabu (19/8/2026).

Gatot mengritik praktik kejar jabatan melalui aliansi politik atau kekerabatan yang dinilai mencederai perjuangan prajurit di lapangan.

"Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon," katanya.

Penempatan figur tanpa rekam jejak tugas operasional dianggap menurunkan kualitas pertahanan militer secara keseluruhan.

"Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan," tegas Panglima TNI periode 2015-2017.

Praktik manipulasi kriteria promosi juga dinilai berpotensi menarik institusi militer ke dalam ranah politik praktis.

"Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan," ucapnya.

Efektivitas pertahanan nasional turut bergantung pada kesiapan organisasi dalam menghadapi situasi peperangan riil.

"Tiang utama untuk menjaga kedaulatan adalah TNI. Ketika TNI dipimpin orang-orang yang tidak pernah berperang atau takut perang, bisanya hanya berperang mulut, ya selesai sudah," kata Gatot.

Penyesuaian struktur organisasi militer dipandang perlu agar bertransformasi menjadi armada yang lincah dan berdaya tembak presisi.

"Pikiran domainnya TNI itu adalah perang. Organisasi dan pangkat hanya menyesuaikan dengan perang. Itu lebih efektif, lebih kecil, lebih lincah. Itulah militer," jelas Gatot.

Selain struktur internal militer, kecanggihan persenjataan dinilai tidak berdiri sendiri tanpa ditopang oleh ketahanan pangan, penguasaan siber, kemandirian industri pertahanan, dan penguatan ekonomi padat karya.

"Ketahanan nasional seperti itulah yang harus terus kita wujudkan," ucap Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab pada Rabu (19/8/2026).

Tingginya ketergantungan impor pangan dan maraknya pengangguran usia muda disebut sebagai ancaman non-militer yang berisiko memicu instabilitas sosial.

"Jika tidak terkelola bisa menjadi bom waktu sosial. Dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional" katanya.

Kemandirian dalam memproduksi dan merawat alat utama sistem senjata nasional menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

"Pada saatnya kelak Indonesia harus mampu memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri," kata eks Pangkostrad itu.

Pemerintah diimbau untuk memperkuat sektor padat karya guna memperkokoh fondasi ekonomi nasional dari potensi tekanan luar negeri.

"Pada saatnya kelak Indonesia harus mampu memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri,” kata eks Pangkostrad tersebut.

Upaya mempertahankan kedaulatan dinilai memerlukan konsistensi lintas sektor yang melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa.

"Dan juga yang tidak kalah penting adalah tegaknya meritokrasi secara sungguh-sungguh di seluruh organisasi TNI," imbuhnya saat webinar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu (19/8).

Penguatan kapasitas nirmiliter dan militer diarahkan untuk menghadapi kompleksitas ancaman modern yang mencakup peperangan informasi serta disrupsi ekonomi.

"Akhirnya, refleksi 81 tahun kemerdekaan mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak pernah diberikan cuma-cuma. Ia harus terus diperjuangkan, dijaga, dan dipertahankan berapa pun harganya harus kita bayar," tegasnya.