Trump Pertimbangkan Ultimatum Inggris soal Kepulauan Falkland 2026

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 30 Agustus 2026 mempertimbangkan untuk memberikan ultimatum kepada Perdana Menteri Inggris Andy Burnham terkait sengketa Kepulauan Falkland dengan Argentina. Ultimatum ini terkait peningkatan belanja pertahanan Inggris yang dinilai belum cukup oleh pemerintahan Trump.

Pejabat senior AS menyampaikan kepada The Telegraph bahwa Pentagon sedang meninjau komitmen negara sekutu NATO, khususnya Inggris yang belum mencapai target alokasi lima persen dari belanja pertahanan. Pemerintah AS menilai rencana investasi pertahanan Inggris yang diumumkan pada Juni lalu masih belum memadai.

"Saya memperkirakan Inggris akan mendapat perhatian khusus karena negara itu memiliki begitu banyak potensi," ujar pejabat AS dikutip dari The Independent.

Pejabat tersebut juga menyatakan bahwa kemungkinan perubahan sikap AS terhadap klaim Inggris atas Kepulauan Falkland sedang dipertimbangkan.

"Saya dapat mengatakan percakapan tersebut berlangsung secara terbuka dan tidak ada opsi yang dikesampingkan dalam hal mendorong pembagian beban seperti yang kami inginkan," tambah pejabat itu.

Pemerintah Inggris merespons ancaman tersebut dengan tegas, menegaskan posisi mereka atas Kepulauan Falkland sudah lama terbentuk dan tidak berubah.

"Kepulauan tersebut merupakan dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris sesuai dengan keinginan penduduk Kepulauan Falkland," ujar juru bicara pemerintah Inggris dikutip dari Sky News.

Juru bicara itu juga menekankan pentingnya peran Inggris dalam NATO sebagai negara dengan pengeluaran tunai pertahanan terbesar ketiga dan satu-satunya anggota NATO di Eropa yang menyediakan penangkal nuklir bagi aliansi.

Menurut pejabat AS, meskipun investasi Inggris sudah bergerak ke arah yang benar, langkah tersebut belum cukup mengingat tantangan keamanan global yang besar.

"Mengingat besarnya tantangan yang kita dan para sekutu hadapi, kita membutuhkan sekutu seperti Inggris untuk mengambil langkah besar dan mendasar," ujar pejabat tersebut.

Kementerian Luar Negeri Inggris sebenarnya sudah mempertimbangkan kemungkinan perubahan sikap AS terhadap Kepulauan Falkland, namun selama ini hanya dianggap sebagai skenario hipotetis.

Kepulauan Falkland saat ini dikelola sepenuhnya oleh Inggris, meskipun Argentina masih mengklaim wilayah tersebut. Presiden Argentina dikenal sebagai sekutu dekat Trump.

Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch menyebut kemungkinan peninjauan kebijakan AS tersebut sebagai omong kosong dan membandingkannya dengan ancaman Trump sebelumnya terkait pencaplokan Greenland.

Laksamana Lord West of Spithead menilai hilangnya dukungan militer AS tidak akan berdampak signifikan secara militer.

"Pengakuan atau tidak adanya pengakuan dari AS tidak membuat kepulauan tersebut menjadi kurang aman," ujar mantan panglima tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris itu.

Pada April 2026, ancaman serupa pernah dilayangkan oleh AS terhadap Inggris. Kebocoran surat elektronik internal Pentagon mengindikasikan kemungkinan AS meninjau ulang klaim Inggris atas Falkland sebagai bentuk pembalasan atas minimnya dukungan London dalam perang Iran.