DPRD Jawa Barat Terima Aspirasi Massa Penolak Safari Politik Jokowi

Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung pada Selasa, 14 Juli 2026, untuk menyuarakan penolakan keras terhadap rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo.

Gelombang protes dari Gerakan Umat Melawan Kezaliman (GAUM-K) dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR) ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap muatan politik praktis dan dugaan penggunaan fasilitas terselubung di balik agenda bertajuk safari budaya tersebut.

Perwakilan dari Komisi I DPRD Jawa Barat akhirnya menerima sepuluh orang utusan demonstran di Ruang Rapat Badan Anggaran untuk melakukan audiensi langsung serta menampung berkas tuntutan mereka secara tertulis.

Salah satu tokoh pergerakan yang hadir dalam pertemuan tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai dampak politis dari kegiatan safari mantan presiden tersebut bagi masyarakat Sunda.

"Hal ini menjadi alasan mengapa kami tolak di Jabar. Seandainya PSI berhasil, Jokowi banyak uangnya, dan sangat merugikan bangsa Indonesia," kata Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, perwakilan massa aksi.

Pihak legislator Jawa Barat yang hadir menyambut baik kedatangan para tokoh masyarakat tersebut dan berjanji akan menyerahkan berkas aspirasi kepada pimpinan dewan untuk dikaji lebih lanjut sesuai mekanisme hukum.

"Makasih aspirasi artinya ini hak rakyat, kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Nanti Aspirasi GAUM-K dan GMKR sudah kami terima secara tertulis maupun langsung secara lisan," ujar George Edwin Sugiharto, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar.

Ia juga menambahkan bahwa dewan menghormati langkah konstitusional masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan tidak bisa langsung mengambil keputusan sebelum ada pembahasan di tingkat pimpinan.

"Kami terima, tapi nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Ini merupakan hak konstitusional masyarakat, nanti pimpinan akan menindaklanjuti," ucap George Edwin Sugiharto.

Di sisi lain, isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan mantan kepala negara tersebut turut diangkat oleh perwakilan massa aksi di sela-sela demonstrasi di depan gedung parlemen daerah itu.

"Karena kami khawatir dan kami tahu bahwa Bapak Jokowi saat ini secara hukum tidak jelas. Karena ketika beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi Presiden RI tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Sehingga ini adalah membohongi rakyat, membohongi umat, membohongi bangsa," kata Hari Nugraha, perwakilan GAUM-K.

Hari menegaskan bahwa penolakan ini didasari atas mosi tidak percaya masyarakat Jawa Barat terhadap komitmen kenegaraan mantan penguasa tersebut yang dinilai tidak mampu menyelesaikan polemik secara terbuka.

"Sehingga kami dari masyarakat Jawa Barat, dan atas nama masyarakat Jabar, bahwa kami tidak sudi tanah Jawa Barat diinjak oleh Bapak Jokowi beserta anak-anaknya, kroni-kroninya, apalagi mereka menjadi kembali penguasa di Indonesia," jelas Hari Nugraha.

Dirinya berargumen bahwa kegaduhan mengenai keaslian dokumen kelulusan ini telah berlangsung lama dan seharusnya sudah bisa diklarifikasi secara resmi sejak awal masa jabatannya.

"Jokowi sendiri ketika jadi penguasa, menjadi pimpinan, menjadi figur publik itu secara hukum tidak sah, karena tidak bisa menunjukkan ijazahnya, bahkan ijazahnya sudah jelas ya palsu, tidak menunjukkan kebenaran," ungkap Hari Nugraha.

Ia menuntut adanya sikap berbesar hati dari pihak mantan presiden untuk meredakan situasi ketegangan publik yang terus berulang terkait masalah administrasi ini.

"Sampai saat ini, kenegarawan Jokowi itu dipertanyakan. Mestinya ketika kegaduhan dari awal tahun 2014, kemudian sampai sekarang, mestinya segera diredakan dengan menunjukkan ijazahnya secara legawa," lanjut Hari Nugraha.

Pihak demonstran juga mengancam akan mengerahkan massa di berbagai wilayah kabupaten dan kota lain di Jawa Barat guna membendung jalannya rangkaian safari politik yang dijadwalkan oleh Partai Solidaritas Indonesia tersebut.

"Kami tentu saja akan menghadang, akan menolak. Di mana pun Jokowi akan hadir, kami dari seluruh komponen masyarakat Jawa Barat, dari ujung timur dan barat Jabar ini kami akan menolak," tegas Hari Nugraha.

Aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan ormas dari berbagai daerah ini diakhiri dengan penyerahan lima poin tuntutan resmi, termasuk desakan penyelidikan aliran dana kampanye oleh lembaga penegak hukum.