Komisi IX DPR Pertanyakan Data Kemenkes Soal Gizi Masyarakat

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan transparan mengenai metodologi pendataan status gizi masyarakat pada Kamis, 30 Juli 2026. Sorotan ini mengemuka setelah munculnya data yang menyebut seratus seratus dua belas juta warga Indonesia mengalami kekurangan gizi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus bertumpu pada indikator yang valid dan terukur. Langkah ini dinilai krusial mengingat skala anggaran negara yang dikucurkan untuk program tersebut sangat besar.

"Oleh karena itu apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Ia menekankan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen pengukuran resmi seperti Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Keberadaan instrumen khusus ini seharusnya menjadi acuan utama Kementerian Kesehatan dalam menentukan arah kebijakan nasional.

"Oleh karena itu seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar dapat diukur secara objektif," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Sorotan legislator ini berawal dari keraguan terhadap penggunaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai basis penentuan data gizi nasional. Menurutnya, Susenas dirancang untuk mengukur kondisi sosial ekonomi rumah tangga, bukan status gizi individu secara menyeluruh.

"Kemenkes perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut, karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Penggunaan indikator yang tidak tepat dikhawatirkan dapat memicu kekeliruan dalam penanganan masalah di lapangan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program perbaikan gizi mestinya diukur dari penurunan angka stunting, wasting, underweight, hingga anemia.

"Hal ini juga penting untuk memperjelas tujuan Program MBG. Jika tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting (balita dengan berat badan sangat rendah), underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI. Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Kejelasan narasi serta keterbukaan informasi publik menjadi poin penting agar orientasi program beranggaran ratusan triliun rupiah ini tidak terus berubah. Pemerintah diharapkan menyampaikan secara lugas jika program ini difokuskan untuk pemberian makan universal bagi anak sekolah.

"Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Kepastian indikator ilmiah dianggap menjadi kunci utama agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kejelasan sasaran akan memastikan program tidak hanya sekadar memperluas jangkauan pembagian makanan.

"Tanpa itu, akan sulit memastikan apakah uang negara benar-benar menghasilkan perbaikan gizi masyarakat atau sekadar memperluas cakupan pemberian makanan," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Kritik dari parlemen tersebut dilayangkan guna menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memaparkan data kekurangan gizi nasional berdasarkan Susenas 2024. Menkes menyebutkan ada empat desil terendah masyarakat yang berada dalam kondisi kekurangan gizi.

"Saya kasih beberapa data, 4 desil terbawah berdasarkan data Susenas 2024 sekitar 1,5 juta sampel itu kekurangan gizi. Jika, kalau satu desil itu 10%, 28 juta, 4 desil itu 100 juta masyarakat Indonesia data Susenas kita terakhir itu kekurangan gizi. Sorry, jadi 28 dikali 4, sekitar 100 juta lebih, 112 juta," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI.