DPR RI Prediksi Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 Turun

Alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp 174 triliun dari anggaran tahun 2026 yang menyentuh Rp 268 triliun, seperti dilansir dari Detik Finance pada Senin (6/7/2026).

Penurunan tajam tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Gedung DPR RI, Jakarta, yang menilai pencapaian efisiensi ini didasarkan pada perhitungan kebutuhan riil di lapangan.

"Kalau MBG, pasti turun," kata Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Said Abdullah menjelaskan bahwa proyeksi ini mengacu pada kalkulasi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta integrasi anggaran kesehatan penanganan stunting dan ibu hamil untuk melayani puluhan juta siswa.

"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," tutur Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Melalui pengurangan nilai pagu tersebut, politisi dari PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya menjaga konsistensi mutu makanan serta tata kelola pemenuhan gizi bagi seluruh anak didik penerima manfaat.

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan.

Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," ungkap Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Penetapan resmi mengenai pemangkasan nominal anggaran belanja program prioritas ini dijadwalkan bakal disahkan secara bersama-sama oleh pihak parlemen dan pemerintah pada akhir kuartal ketiga tahun ini.

"Kalau (penurunan) dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun, ya tinggi lah. Diketoknya nanti di September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku.

Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," imbuh Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.