DPR dan BGN Silang Pendapat Pelibatan Kantin Sekolah Program MBG

Rencana Badan Gizi Nasional melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menuai perbedaan pandangan di DPR RI, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta skema alternatif di luar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dikaji secara mendalam. Gagasan perluasan skema ini muncul sebagai opsi penyaluran bantuan makanan bagi siswa di daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan terluar yang memiliki jumlah murid terbatas. Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan bahwa opsi lain di luar ketentuan regulasi sedang dipertimbangkan sesuai petunjuk Istana.

"Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya.

Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya," kata Agustina Arumsari, Wakil Ketua BGN.

Ia menambahkan bahwa penentuan kebijakan baru tersebut tetap harus melalui tahapan analisis risiko komprehensif sebelum ditetapkan secara resmi. "Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," ujar Agustina Arumsari, Wakil Ketua BGN.

Progres hasil kajian tersebut nantinya bakal dipaparkan langsung kepada Presiden sebelum mengambil keputusan final. "Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu," ucap Agustina Arumsari, Wakil Ketua BGN.

Sisi praktis penggunaan fasilitas yang sudah ada di sekolah turut menjadi pertimbangan teknis bagi wilayah dengan geografis sulit. Kepala BGN Nanik S Deyang menerangkan pertimbangan efisiensi di lapangan saat meninjau wilayah kepulauan. "Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur," kata Nanik S Deyang, Kepala BGN.

Pemanfaatan sarana lokal dinilai dapat memangkas kebutuhan pembangunan infrastruktur baru yang tidak proporsional dengan jumlah penerima.

"Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu," kata Nanik S Deyang, Kepala BGN. Dukungan penjangkauan kawasan 3T juga sempat disuarakan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi Papua Selatan. "Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat," kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI.

Kerja sama lintas sektor termasuk dengan fasilitas keagamaan dan fasilitas sekolah dipandang strategis demi memperluas jangkauan sasaran.

"Dan tadi dengan Romo (tokoh agama) sudah kita diskusikan bahwa di area ini mungkin ke depan lebih baik MBG itu bekerja sama dengan keuskupan, dengan gereja-gereja, dengan kantin-kantin sekolah," tutur Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI. Namun, penolakan keras datang dari Parlemen yang menilai BGN seharusnya memprioritaskan pembenahan tata kelola operasional yang belum stabil.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mendesak agar BGN tidak terburu-buru menambah skema anyar. "Jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah kan membuat dapur baru, dapur baru, itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah," ujar Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR.

Ia menegaskan pentingnya penyelesaian menyeluruh atas kendala manajemen dan operasional yang dihadapi pengelola SPPG saat ini. "Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan," tegas Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR. Evaluasi menyeluruh diserukan agar kepastian bagi para mitra penyedia layanan gizi dapat segera terealisasi tanpa interupsi kebijakan baru.

"Jadi, bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya, evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan, jadi enggak mandek. Jadi enggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil," sambung Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR.

Sebaliknya, dukungan terhadap skema kantin sekolah datang dari Komisi X DPR RI yang menganggap opsi tersebut sangat realistis untuk kawasan kepulauan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebutkan bahwa formulasi tersebut sejalan dengan masukan awal dari kementerian pendidikan. "Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T ya, " ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Faktor keterpisahan wilayah secara geografis menjadi alasan utama perlunya penyesuaian distribusi logistik di daerah luar daratan utama.

"Karena tidak mungkin daerah 3T misalnya di Kepulauan Aru dapurnya di Ambon dan sebagainya, daerah-daerah kepulauan," kata Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Formulasi teknis pelaksanaan program MBG selanjutnya diserahkan kepada BGN dan Komisi IX DPR RI untuk diselaraskan dengan hasil evaluasi operasional.