BPS Sensus 95,3 Juta Keluarga untuk Petani Menua dan Ekonomi Hijau

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kecenderungan penuaan rata-rata usia petani di Indonesia akibat minimnya minat generasi muda untuk meneruskan usaha pertanian keluarga. Fenomena ini terekam dalam Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Senin (20/7/2026).

Sensus 10 tahunan ini melibatkan 251 ribu petugas statistik yang mendatangi secara langsung 95,3 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi struktur ekonomi nasional secara komprehensif, mulai dari penyebab tingginya biaya produksi pertanian hingga disrupsi teknologi digital.

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengonfirmasi bahwa enggan masuknya generasi muda ke sektor ini dipicu oleh profitabilitas yang relatif rendah akibat lonjakan biaya logistik dan operasional.

"Jadi petani kita usianya menua, karena apa? Mereka ingin anaknya tidak bekerja di sektor pertanian. Padahal sektor pertanian kan menjadi hajat hidup orang banyak, tulang punggung perekonomian kita juga," ungkap Sonny dalam acara detikPagi, Senin (20/7/2026).

BPS memanfaatkan momentum sensus ini untuk memetakan akar masalah tingginya ongkos produksi yang membebani para pelaku usaha tani di lapangan.

"Kita bisa mengidentifikasi apa penyebab biaya produksi tadi tinggi, apakah biaya transportasinya dan seterusnya. Nah sensus ekonomi itu sedetil itu akan tahu," terangnya.

Selain sektor agraris, pendataan BPS kali ini memprioritaskan pemetaan lanskap ekonomi digital serta penguatan aspek keamanan siber bagi para pelaku usaha.

"Pemerintah pasti senang kalau ada masyarakat yang semakin sejahtera tapi kan juga keamanan dalam penggunaan jaringan internet dan seterusnya, keamanan siber, ya itu juga penting banget untuk mereka. Dan mereka tentunya perlu seperti pelatihan, terus kemudian dihubungkan dalam satu ekonomi digital sehingga mereka lebih mudah lagi di dalam berproduktivitas," jelasnya.

Di sisi lain, BPS turut menghitung indikator Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau guna mengukur sejauh mana laju pertumbuhan ekonomi nasional berdampak pada akumulasi kerusakan lingkungan hidup.

"Kita semakin sadar tentang climate change, dampaknya luar biasa sehingga pemerintah bisa sama memberikan insentif nanti kepada pelaku ekonomi yang lebih pro terhadap ekonomi hijau. Misalkan mereka punya pengolahan limbah yang lebih baik, mereka memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan, atau mereka kemudian menggunakan input-input yang juga ramah lingkungan," terangnya.

Penghitungan data ekonomi hijau ini diharapkan menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan insentif bagi industri ramah lingkungan.

"Jadi kita bisa hitung, kalau di dalam GDP itu gross domestic product atau ukuran skala ekonomi negara, itu bisa dihitung juga GDP hijaunya. Jadi, semakin maju sebuah negara, bisa jadi kemajuannya diikuti oleh kerusakan lingkungan. Itu kan yang tidak kita inginkan," pungkasnya.