Pemerintah Evaluasi Ulang Angka Desil Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Indonesia mengkaji ulang penetapan angka desil kesejahteraan masyarakat berdasarkan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini diambil untuk memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial, dilansir dari Detik Finance.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyesuaian angka desil terus berjalan menyesuaikan kondisi di lapangan. Menurutnya, penetapan data ekonomi bersifat tidak statis dan selalu mengalami pergeseran.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga.

Proses pembaruan data bantuan sosial saat ini diintegrasikan ke dalam satu sistem berbasis DTSEN. Pelaksanaan evaluasi data tersebut bergantung pada pengumpulan data lapangan yang sedang berjalan.

"Sekarang kan ada economic survei, jadi tentu. Kemarin kan khusus desil ekonomi basisnya DTSEN, dan sekarang kebijakan bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN," terangnya.

Pemerintah masih menanti hasil akhir dari pendataan nasional yang dilakukan oleh otoritas statistik. Penentuan perubahan klasifikasi ekonomi warga akan diputuskan setelah seluruh tahapan sensus selesai.

"(Pengkajiannya) Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya," tegasnya.

Secara terpisah, pihak BPS memberikan penafsiran resmi terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan dalam sistem data nasional. Indikator desil membagi peringkat keluarga dari desil 1 sebagai kelompok paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling tinggi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa posisi desil merupakan gambaran pemeringkatan relatif antar-keluarga. Pengelompokan ini mengacu pada beragam karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata dia.

Klasifikasi tersebut tidak mengukur nominal pendapatan atau jumlah kekayaan secara pasti. BPS menekankan bahwa desil bukan parameter tunggal untuk menetapkan status kemiskinan absolut suatu rumah tangga.