BPS Catat Pulau Jawa Huni 12 Juta Penduduk Miskin Maret 2026

Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan konsentrasi kemiskinan terbesar di Indonesia pada Maret 2026, dengan menampung 52,42 persen atau sekitar 12,02 juta dari total 22,93 juta jiwa penduduk miskin nasional, sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Rabu (05/08/2026).

Data yang dilansir dari Investor Daily tersebut mengindikasikan tantangan pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional. Secara umum, BPS mencatat persentase penduduk miskin nasional berada di angka 8,07 persen pada Maret 2026, mengalami penurunan sebanyak 430 ribu orang atau 0,18 poin persentase jika dibandingkan dengan periode September 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud memaparkan kondisi tren penurunan angka kemiskinan nasional tersebut secara statistik.

"Sejak Maret 2023 hingga Maret 2026 jumlah maupun tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan," ujar Edy.

Meskipun Pulau Jawa mendominasi jumlah warga miskin, wilayah ini juga mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan paling dalam sebesar 0,21 poin persentase. Sebaliknya, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah populasi miskin paling sedikit, yakni 870 ribu jiwa atau 3,79 persen dari total nasional.

Edy kemudian mengonfirmasi mengenai tren penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi secara merata di seluruh wilayah tanah air.

"Bila dibandingkan dengan September 2025, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa," kata Edy.

Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih terlihat lebar. Persentase warga miskin di kota turun menjadi 6,34 persen dari sebelumnya 6,60 persen, sementara di desa turun tipis dari 10,72 persen menjadi 10,67 persen pada Maret 2026.

Kendati demikian, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan meningkat dari 1,661 menjadi 1,744, berbeda dengan perkotaan yang membaik dari 1,040 menjadi 0,951. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran warga miskin di desa makin jauh dari garis kemiskinan.

Edy merincikan perubahan indikator indeks kedalaman kemiskinan tersebut berdasarkan klasifikasi wilayahnya.

"Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan meningkat dibandingkan September 2025," jelas Edy.

Pola serupa terjadi pada indeks keparahan kemiskinan perdesaan yang naik dari 0,390 menjadi 0,414, sedangkan di perkotaan membaik dari 0,245 menjadi 0,209.

Edy menegaskan pentingnya perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan di area perdesaan tersebut.

"Menurut Edy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, tingkat kerentanan masyarakat miskin di wilayah perdesaan masih perlu menjadi perhatian. Artinya, upaya pengentasan kemiskinan ke depan tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang masih berada jauh di bawah garis kemiskinan."