BPK Dorong Kemenhub Siapkan Tata Kelola Adaptif Government 50

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyiapkan sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam proses transformasi menuju Government 5.0 di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Hingga semester I 2026, Kemenhub mencatatkan penyelesaian 1.926 dari total 2.183 rekomendasi BPK atau setara 88,23 persen. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Kemenhub berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2025.

Dorongan terkait penguatan sistem digital tersebut disampaikan langsung oleh pihak pemeriksa keuangan negara dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemenhub.

"Government 5.0 tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang proaktif, penguatan sistem pengendalian intern, serta perlindungan keamanan data," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK.

BPK menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk menopang transformasi digital ini sebagai pilar pengambilan keputusan fiskal dan penyusunan kebijakan publik.

Sejumlah tantangan utama turut diidentifikasi BPK, mulai dari ketimpangan kematangan transformasi digital, fragmentasi data, kapasitas SDM, hingga kesiapan pemanfaatan kecerdasan buatan dan keamanan siber.

"Kemenhub sebagai salah satu kementerian strategis memiliki peran penting dalam memastikan transformasi digital turut mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat," kata Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK.

Selain menyampaikan evaluasi, BPK menyerahkan sejumlah rekomendasi perbaikan tata kelola secara berkelanjutan dan berharap sinergi dengan Kemenhub terus ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan publik.

"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," ucap Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK.