BMKG Tetapkan Peringatan Dini Kekeringan Dasarian II Agustus 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status peringatan dini kekeringan meteorologis kategori Awas di delapan provinsi Indonesia pada periode Dasarian II, 11 hingga 20 Agustus 2026. Peringatan tersebut mencakup wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemetaan risiko bencana kekeringan ini terbagi dalam tiga tingkatan keparahan, yakni Waspada, Siaga, dan Awas. Wilayah yang memasuki puncak kemarau pada Agustus mencakup 48,84 persen daratan Indonesia, mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, hingga Papua.

Hasil pemantauan BMKG menunjukkan sebanyak 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau. Pada Dasarian I Agustus 2026, indeks IOD tercatat sebesar +0,457, sementara nilai SSTA di region Nino3,4 berada pada angka +2,77 yang menandakan fenomena El Nino berkategori sangat kuat.

BMKG memperkirakan fenomena El Nino akan terus bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas puncak melebihi kategori kuat. Kondisi kekeringan berpotensi memburuk seiring dengan aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif dari September hingga Desember 2026.

BMKG membagikan informasi mengenai wilayah yang terdampak potensi kekeringan tersebut.

"Untuk periode Dasarian Agustus II, sejumlah wilayah di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diprediksi mengalami kekeringan meteorologis kategori Awas," tulis BMKG dalam unggahan di Instagram.

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BMKG, RR. Rima Eryani membantah unggahan media sosial yang mengklaim peluang El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026 melalui Surat Nomor: e.B/HM.02.00/015/KRH/VIII/2026.

Di sisi lain, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan penanganan potensi bencana kekeringan dilakukan lewat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas, serta penggalangan respons cepat terintegrasi untuk mencegah lonjakan kebakaran hutan dan lahan.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Dr. A. Fachri Radjab mengingatkan masyarakat terkait bahaya kekeringan dan karhutla di wilayah yang berstatus lebih kering selama puncak kemarau.

"Sementara memasuki masa peralihan menuju musim hujan, masyarakat perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat dan angin kencang," ujar Dr. Fachri.

Sementara itu, Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (PPI ITB) mengingatkan pemangku kepentingan agar tidak berfokus pada label "El Nino kuat", melainkan menerjemahkan data iklim menjadi tindakan mitigasi nyata.

Ketua Tim Pakar PPI ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi menjelaskan fenomena El Nino di Samudra Pasifik mengurangi pasokan uap air sehingga curah hujan di sebagian wilayah Indonesia menurun.

"Mulai dari menurunnya produksi pertanian, berkurangnya pasokan air sungai dan waduk, penurunan produksi listrik berbasis tenaga air, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan," sebutnya.

Peneliti Senior Bidang Bahaya dan Risiko Sektor Pertanian PPI ITB dan BRIN, Elza Sumarni menerangkan penurunan produksi padi nasional akibat El Nino sejak periode 1990–2024 berkisar antara 0,5 hingga 1,7 juta ton, meski dampaknya bervariasi di tiap daerah.

"Peningkatan kapasitas adaptasi petani menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko tersebut. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan sistem informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim, penyesuaian kalender tanam, penggunaan varietas toleran kekeringan atau berumur genjah, efisiensi penggunaan air, serta diversifikasi tanaman," bebernya.

Kepala PPI ITB, Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso menegaskan fenomena El Nino berulang sehingga pola dampaknya dapat diprediksi beberapa bulan sebelumnya sebagai basis antisipasi sektor pangan, energi, dan air.

"Yang ingin kami luruskan adalah cara memahami El Nino. Fenomenanya terjadi di Samudra Pasifik, tetapi bagi masyarakat Indoensia yang paling penting adalah mengetahui apa dampaknya di wilayah mereka, seberapa besar risikonya, dan apa yang perlu diantisipasi," imbuhnya.

Peneliti Bidang Bahaya dan Risiko Sektor Air PPI ITB, Fikry Purwa Lugiana memaparkan penurunan kelembapan tanah, aliran permukaan, dan pengisian air tanah berlanjut pada penurunan debit sungai hingga mengganggu ketersediaan air masyarakat.

"Terjemahkan prakriraan menjadi keputusan, bukan sekedar informasi," jabarnya.