BGN Tegaskan Penghentian Program Makan Bergizi Gratis Bukan Kewenangannya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pembubaran atau penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di luar kewenangan lembaganya di Jakarta Pusat pada Rabu (22/7/2026), dilansir dari Detik Finance. Program ini merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo untuk merespons gelombang kritik serta tuntutan penghentian program MBG. Ia menyebut fokus utama BGN saat ini adalah memperbaiki tata kelola program agar berjalan lebih baik dan transparan.

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik. Bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Makan Bergizi adalah tender politik Presiden Prabowo," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Pihak BGN menjelaskan rancangan program MBG telah disiapkan jauh sebelum Prabowo resmi terpilih sebagai presiden. Lembaga tersebut kini berkonsentrasi memastikan pemenuhan gizi yang aman, dari anak-anak, ibu hamil dan menyusui, hingga lansia, sekaligus mendorong perekonomian desa.

"Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian, khususnya berada di desa-desa," jelas Sudaryono, Kepala BGN.

Terkait berbagai kendala di lapangan seperti kasus keracunan makanan hingga dugaan penipuan yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, Sudaryono mengaku telah menampung masukan dan siap melakukan evaluasi mendalam.

Selain itu, Sudaryono mengimbau masyarakat untuk mewaspadai oknum yang mengatasnamakan kedekatan personal dengannya demi meraih keuntungan atau perlakuan khusus dalam pelaksanaan program MBG.

"Kalau ada orang yang ngaku-ngaku misalnya saudaranya mas Dar lah, ngaku keluarga lah, ngaku temen lah, ngaku alumni lah, ngaku siapa pun kemudian minta atensi lah, minta perlakuan khusus lah, minta minta duit lah, neken-neken internal kita lah, neken-neken SPPI lah, siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatan yang nggak bener, saya pastikan tidak ada hubungannya, silahkan dilaporkan saja ke pihak berwajib," terang Sudaryono, Kepala BGN.