Bapenda DKI Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Hingga Akhir Agustus 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pemutihan ini dijadwalkan berakhir pada akhir bulan ini, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Masyarakat dapat memanfaatkan momentum pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tersebut hingga batas waktu 31 Agustus 2026.

Penyelenggaraan program ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. e-0018 Tahun 2026.

Melalui aturan pembebasan sanksi administratif secara jabatan ini, para pemilik kendaraan terbebas dari bunga keterlambatan. Fasilitas pemutihan berlaku bagi transaksi pembayaran pajak yang diselesaikan pada rentang 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.

Mekanisme pembebasan sanksi diterapkan otomatis secara jabatan oleh sistem. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan tertulis atau mengurus administrasi tambahan ke kantor dinas.

"Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban beban bunga keterlambatan," tulis Bapenda DKI Jakarta di situs resminya (29/5).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan penghapusan denda tersebut. Menurutnya, keberlanjutan program serupa pada tahun mendatang belum dapat dipastikan.

"Pemutihan pajak belum tentu setiap tahun pasti ada. Harusnya momentum ini dimanfaatkan. Sebab kalau tidak memanfaatkan malah rugi," kata Pramono belum lama ini.

Pramono juga menegaskan agar penunggak pajak tidak menunda kewajiban hanya demi menunggu program pemutihan berikutnya.

"Harapannya, masyarakat segera bisa memanfaatkan itu. Karena kalau tidak, belum tentu tahun depan kita adakan kembali," ujar Pramono.