Pemerintah Alokasikan Rp4.097 Triliun untuk 8 Program Prioritas di RAPBN 2027

Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mendukung delapan program prioritas nasional dan satu program pendukung. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat Paripurna DPR, Kamis (27/8/2026).

Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menyatakan, "APBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN." Anggaran tersebut mencakup 60 program kerja yang terfokus pada delapan klaster prioritas nasional serta satu program enabler.

Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta program Makan Bergizi Gratis.

Dalam bidang kesehatan, prioritas diberikan pada pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar. Pemerintah juga akan memperkuat transformasi sistem kesehatan, mengoptimalkan layanan PBI Jaminan Kesehatan Nasional, memperluas pemeriksaan kesehatan, dan melakukan revitalisasi rumah sakit.

Selain itu, belanja negara difokuskan untuk memperkuat perlindungan sosial guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Anggaran di bidang infrastruktur akan digunakan untuk pembangunan konektivitas, ketahanan pangan dan energi, fasilitas penunjang hilirisasi dan pusat pertumbuhan, serta penataan kembali infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga mendorong penyediaan rumah murah, renovasi rumah dengan sanitasi baik, serta penataan permukiman dan lingkungan.

Purbaya menegaskan, APBN memiliki fungsi strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dengan defisit anggaran 2,4 persen terhadap PDB pada RAPBN 2027.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya program dalam APBN yang memiliki kejelasan tujuan, dapat diukur dampaknya, dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

Said menyampaikan, "Karena itu, prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti." Ia juga mengingatkan agar target indikator ekonomi dalam RAPBN perlu dipertimbangkan ulang berdasarkan data terbaru dari BPS.

Menurut Said, dengan belanja APBN yang mencapai Rp4.097,2 triliun, pemerintah harus memberikan arti besar atas belanja tersebut. Ia menyebutkan potensi koreksi pada target rasio gini, tingkat pengangguran, dan proporsi tenaga kerja formal agar lebih realistis dan ambisius.

Lebih lanjut Said menyoroti target pendapatan negara yang meliputi kenaikan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, serta penurunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus diperhitungkan kembali mengingat potensi harga komoditas ekspor yang cenderung rendah.

Said menegaskan perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, terutama dalam menghadapi dinamika nilai tukar rupiah dan penguatan dolar AS sebagai aset haven di tengah ketidakpastian global.

"Setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat," ujar Said, menegaskan pentingnya data yang valid sebagai landasan kebijakan agar dampak program tidak menyimpang dari tujuan.

Ia juga meminta Badan Pusat Statistik untuk melakukan validasi data agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat miskin dalam penerimaan keadilan ekonomi.

Said mengingatkan bahwa dengan defisit APBN 2026 yang berpotensi mencapai 2,85 persen, pemerintah harus disiplin menjaga defisit 2027 di level 2,4 persen sebagai langkah menuju APBN berimbang dan perbaikan debt service ratio.