Zulkifli Hasan Ungkap Daerah Darurat Sampah dengan Tumpukan 60 Meter

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan beberapa daerah seperti Bekasi, Bali, Tangerang, dan Bandung masuk kategori darurat sampah dengan tumpukan mencapai 60 meter, Rabu (26/8/2026).

Menurut Zulkifli Hasan, pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi solusi bagi daerah yang mengalami kondisi darurat seperti Bekasi dan Tangerang.

"PSEL yang ada di Kota Bekasi. Pertama dulu di Bali, Jawa Barat, di Bandung. Terus di sini, berarti sudah tiga.

Yang akan diresmikan, insyaallah, bulan Oktober di Sumatera Selatan. Target kita tadi, Danantara Mas Pandu mengatakan mudah-mudahan 2027-2028 itu bisa selesaikan," ujar Zulkifli Hasan saat peresmian PSEL di Bekasi.

Dia menambahkan, "Pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini. Nah, tapi itu semua baru yang darurat ini. Seperti Bantar Gebang ini, Kota Bekasi ini darurat.

Di Tangerang itu juga darurat, Bali juga darurat. Tumpukannya sudah sampai 60 meter tingginya."

Pemerintah memproyeksikan timbunan sampah di Indonesia mencapai 146.780 ton per hari pada 2029 dengan teknologi pengolahan yang meliputi pengolahan sampah organik di tingkat desa, TPS-3R, bank sampah induk, hingga teknologi pirolisis dan PSEL.

Pengolahan organik di tingkat desa diperkirakan mencakup 12,4%, sedangkan TPS-3R dan bank sampah induk dengan skala komunal sekitar 19,8%. TPST berbasis RDF di dekat industri semen memiliki potensi 25,3%, dan TPST non-RDF dengan teknologi pirolisis di perkotaan mencapai 20%.

PSEL diarahkan untuk kota atau kabupaten dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari, baik secara mandiri maupun aglomerasi.

Zulkifli Hasan berharap permasalahan sampah di daerah darurat dapat terselesaikan dalam dua tahun ke depan.

"Mudah-mudahan dalam dua tahun ini bisa kita selesaikan," tutup Zulkifli Hasan.

Acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Pandu Patria Sjahrir, Kepala Staf Angkatan Darat TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo.