Kementerian ESDM Beri Izin Pengembangan PLTP Gunung Ungaran Meski Ditolak Warga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran, Jawa Tengah, meskipun mendapat penolakan dari warga yang khawatir akan dampak lingkungan dan pelestarian situs budaya Candi Gedong Songo.

PLTP Gunung Ungaran direncanakan memiliki kapasitas sekitar 55 MW dengan target mulai beroperasi pada tahun 2031, menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, dilansir dari Detik Finance.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan pengembangan proyek dilakukan secara bertahap dengan dasar kajian teknis, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan pelestarian kawasan cagar budaya, termasuk Candi Gedong Songo.

"Pengembangan proyek saat ini masih berada pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan. Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, dan setiap tahapan harus didasarkan pada data, kajian teknis, aspek lingkungan, perizinan, serta pertimbangan sosial masyarakat. Eksplorasi dilakukan untuk memastikan potensi panas bumi sekaligus menilai kelayakan pengembangannya," ujar Dwi Anggia.

Dalam proses pengeboran eksplorasi, lokasi titik pengeboran tidak selalu berada tepat di atas sumber panas bumi karena menggunakan teknologi directional drilling yang memungkinkan pengeboran diarahkan ke target di bawah permukaan.

"Dengan teknologi directional drilling, pengeboran dapat diarahkan dari titik tertentu menuju target reservoir di bawah permukaan. Karena itu, penentuan lokasi sumur dilakukan berdasarkan data dan kajian teknis, bukan semata-mata berdasarkan posisi sumber panas bumi di permukaan," jelas Anggia.

Anggia juga menegaskan bahwa pelestarian Candi Gedong Songo menjadi perhatian utama. Kajian zonasi dari Universitas Diponegoro pada 2019 membagi kawasan menjadi zona inti, penyangga, dan pengembangan yang harus dihormati dalam proses pengembangan.

"Perlindungan cagar budaya menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam seluruh proses pengembangan. Setiap rencana kegiatan harus mengacu pada ketentuan zonasi dan prinsip pelestarian yang berlaku," kata Anggia.

Dari total wilayah kerja panas bumi, luas lahan yang digunakan untuk PLTP kapasitas 55 MW hanya kurang dari 1%. Kebutuhan lahan selama pengeboran juga terbatas dan ditentukan berdasarkan kajian teknis serta ketentuan lingkungan dan tata ruang.

Pemerintah berkomitmen melakukan penilaian atas kebutuhan air, potensi dampak lingkungan dan sosial, serta pengelolaannya dalam proses perizinan lingkungan. Pemetaan sosial juga dilakukan untuk memahami kondisi masyarakat sekitar agar pengembangan bisa melibatkan mereka sejak awal.

"Pengembangan panas bumi bukan hanya mengenai pengeboran dan pembangkitan listrik. Ada aspek masyarakat, lingkungan, tata ruang, perizinan, keselamatan, dan pelestarian budaya yang harus dipertimbangkan secara terpadu," tegas Anggia.

Proses pengembangan PLTP Gunung Ungaran sudah berjalan sejak WKP ditetapkan pada 2007 dengan berbagai tahapan mulai dari penelitian, kajian geosains, pengeboran eksplorasi, studi kelayakan, hingga persiapan pembangunan dan operasi.

Hasil eksplorasi menjadi dasar utama menentukan kelayakan pengembangan. Jika potensi reservoir memenuhi aspek teknis dan ekonomi serta persyaratan lingkungan dan perizinan terpenuhi, proyek dapat lanjut ke tahap berikutnya.

Menurut Anggia, pengalaman pengembangan panas bumi di wilayah lain seperti Dieng menunjukkan energi panas bumi dapat berdampingan dengan kawasan beragam fungsi seperti geologi, keanekaragaman hayati, budaya, pariwisata, dan pertanian.

"Pengembangan panas bumi di Dieng berlangsung berdampingan dengan aktivitas masyarakat dan pariwisata, termasuk kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat sekitar," ujar Anggia.

Di Gunung Ungaran, pendekatan serupa diharapkan dapat menjadi landasan sinergi antara energi panas bumi dengan potensi wisata alam, pelestarian budaya, pertanian, dan aktivitas masyarakat di sekitarnya.